PALANGKA RAYA, borneoreview.co – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan safeguard REDD tingkat provinsi di Ballroom Luwansa Hotel, Jalan G. Obos, Palangka Raya, Kamis (23/01/2025). Acara ini merupakan langkah strategis dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan mendukung mekanisme pendanaan Results-Based Payments (RBP) dari Green Climate Fund (GCF) Output 2.
Sekretaris DLH Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. H. Noor Halim, M.Pd., dalam sambutannya mewakili Kepala Dinas, menyampaikan apresiasi kepada para peserta. “Indonesia adalah negara pertama di Asia-Pasifik yang mendapatkan pendanaan GCF melalui program Pilot REDD RBP periode 2014-2016,” ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia menerima USD 103,8 juta atas keberhasilan menurunkan emisi, dengan alokasi USD 5,1 juta untuk Kalimantan Tengah. Dana ini akan dimanfaatkan untuk pengelolaan hutan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.
“FGD ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman terkait safeguards dan memperkuat kapasitas pelaporan melalui Sistem Informasi Safeguards (SIS) REDD,” kata Noor Halim.
Sementara itu, Kepala DLH Kalimantan Tengah, Joni Harta, menegaskan pentingnya program safeguard REDD dalam mengatasi tantangan deforestasi dan degradasi. “Kalimantan Tengah memiliki potensi besar, tetapi juga menghadapi tantangan serius. Program ini memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam mendukung keberhasilan program ini. “Mari bersama menjaga kelestarian lingkungan sekaligus berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim,” tambah Joni.
Dengan pendanaan GCF, Kalimantan Tengah diharapkan menjadi model pengelolaan hutan berkelanjutan, mendukung target penurunan emisi nasional, dan komitmen global terhadap perubahan iklim. (Kal)
