JAKARTA, borneoreview.co – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi kesiapan Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menghadapi Pilkada 2024. Ia menyampaikan terima kasih atas langkah sigap Pemprov Kaltim yang bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan Forkopimda.
“Meski kondisi Kaltim kondusif, kami mengingatkan kewaspadaan, mengingat Kaltim berada di posisi kelima rawan tinggi pilkada di Indonesia, dengan hanya dua pasangan calon gubernur,” ujar Rifqinizamy pada Sabtu (8/11) di Jakarta.
Rifqinizamy, yang memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kaltim bersama Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf dan anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera, menyoroti pelaksanaan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang dilakukan secara tepat. Dia memuji alokasi anggaran NPHD Kaltim yang berjalan baik, didukung oleh TNI-Polri, tanpa kekurangan dana sebagaimana terjadi di sejumlah daerah.
Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik, turut melaporkan keberhasilan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024, dengan tingkat partisipasi pemilih jauh di atas rata-rata nasional. Menurut Akmal, partisipasi pemilih pada pilpres mencapai 79,80 persen, untuk DPR RI sebesar 79,18 persen, dan DPRD 79 persen.
“Kami bersyukur partisipasi pemilih Kaltim melebihi rata-rata nasional. Ini berkat kerjasama penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, keamanan, masyarakat, dan pemerintah,” ungkap Akmal.
Pemprov Kaltim terus mendukung pilkada dengan menyelesaikan NPHD pada 23 September 2023 sebesar Rp1,1 triliun untuk KPU, Bawaslu, dan pengamanan.
Selain itu, Akmal mengungkapkan inisiatif Kaltim dengan memberi jaminan sosial BPJS bagi petugas TPS di seluruh wilayahnya. “Hanya di Kaltim, seluruh petugas TPS mendapat jaminan sosial BPJS kesehatan, yang belum ada di daerah lain,” tambahnya.
Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris melaporkan bahwa Pilkada 2024 akan melibatkan 2.821.202 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), tersebar di 6.274 tempat pemungutan suara (TPS), termasuk 30 TPS khusus. “Kampanye akan berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024, dengan debat terakhir pada 22 November. Semoga tensi politik semakin menurun,” kata Fahmi.
Dengan kesiapan ini, Kaltim diharapkan dapat menjalankan Pilkada 2024 secara aman dan lancar, memantapkan demokrasi dan mendorong kemajuan daerah. (Ant)
