PALANGKA RAYA, borneoreview.co – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menilai investasi sektor perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Investasi ini menciptakan lapangan kerja, membangun infrastruktur, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Provinsi ini menjadi salah satu daerah dengan sektor perkebunan sawit terluas di Indonesia,” ujar Nafsiah dalam pesan singkat yang diterima di Palangka Raya, Senin (23/12). Ia menyebut lebih dari sepertiga penduduk Kalteng bergantung pada sektor ini, menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Namun, Nafsiah mengakui adanya sejumlah tantangan serius. Salah satunya adalah implementasi kemitraan plasma sawit yang dinilai belum maksimal. Menurutnya, banyak pekebun rakyat belum mendapatkan manfaat proporsional, terutama terkait pembagian keuntungan, akses teknologi, dan pendampingan teknis dari perusahaan besar swasta (PBS).
Selain itu, konflik lahan antara masyarakat adat, petani lokal, dan PBS masih sering terjadi akibat lemahnya pengelolaan dan penegakan hukum terkait hak atas tanah. “Kondisi ini menghambat pengembangan sektor perkebunan dan menciptakan ketidakstabilan sosial,” katanya.
Nafsiah juga menyoroti maraknya pencurian tandan buah segar (TBS) sebagai refleksi tekanan ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Ia mendorong pendekatan komprehensif, tidak hanya represif, tetapi juga melalui pemberdayaan ekonomi lokal, pembukaan peluang usaha, dan program CSR yang lebih efektif.
Untuk meningkatkan manfaat investasi sawit, Nafsiah menyarankan pemerintah memperkuat program peremajaan sawit rakyat (PSR), hilirisasi industri, dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan pabrik pengolahan. Selain itu, regulasi terkait pengelolaan lahan harus diperkuat guna mencegah konflik dan kerusakan lingkungan.
“Dengan sinergi pemerintah, PBS, dan masyarakat, Kalteng memiliki peluang menjadi model pengelolaan sawit yang produktif, adil, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Ant)
