KOTAWARINGIN TIMUR, borneoreview.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mencadangkan dana sekitar dua persen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam program Makan Bergizi Gratis tersebut, fokus awal penggunaan dana Rp10 miliar hingga Rp12 miliar Pemkab Kotawaringin Timur itu adalah untuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.
“Dalam rangka penganggaran untuk program MBG, kami sudah mencadangkan sekitar Rp10 miliar hingga Rp12 miliar atau sekitar dua persen dari APBD,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim, Sanggul Lumban Gaol, di Sampit, Jumat (22/11/2024).
Program MBG merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2024.
Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menekan angka stunting melalui perbaikan gizi anak.
Fokus awal dari program MBG ini adalah anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya, seperti balita atau anak di bawah usia lima tahun, ibu hamil dan ibu menyusui.
Sanggul yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) ini menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi atau petunjuk teknis (juknis) terkait penerapan program MBG di Kotim.
Kendati demikian, pihaknya memutuskan untuk tetap mencadangkan anggaran untuk program tersebut pada penyusunan APBD 2025 sebagai dukungan terhadap program nasional.
“Kami mencadangkan anggaran ini untuk mendukung program yang diusung oleh Presiden, jadi kita harus dukung, apalagi ini demi anak-anak kita agar bisa mendapat makanan yang bergizi,” ucapnya.
Dalam penerapan program ini pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri. Maka dari itu, Sanggul menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kodim 1015/Sampit tentang rencana penerapan program MBG di Kotim.
Sejauh ini ada beberapa hal yang telah didiskusikan bersama antara Pemkab Kotim dan Kodim 1015/Sampit, seperti memilih tempat-tempat dan dapur-dapur untuk penyediaan makanan untuk program MBG.
Kemudian, mengumpulkan data semua jumlah murid di satuan pendidikan di Kotim, baik itu sekolah negeri maupun swasta, mulai dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) hingga sekolah menengah atas (SMA).
“Jadi tempat mana yang kita gunakan hingga jumlah muridnya kita koordinasi dengan TNI. Dengan kerja sama yang berjalan dengan baik, kami berharap penerapan program MBG di Kotim bisa sukses,” demikian Sanggul.(Ant)