JAKARTA, borneoreview.co – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan, keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekadar hak, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan inklusif. Pernyataan ini ia sampaikan dalam acara Sekolah Politik Perempuan yang diselenggarakan oleh Nasyiatul Aisyiyah di Jakarta, Minggu (16/2/2024).
Eddy menyoroti pentingnya peran perempuan dalam pengambilan kebijakan strategis demi memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin banyak perempuan yang duduk di parlemen, semakin berimbang kebijakan yang dihasilkan karena lebih mencerminkan kepentingan seluruh rakyat.
“Keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekadar hak, tetapi juga kebutuhan bagi demokrasi yang sehat dan inklusif. Dengan jumlah perempuan yang lebih banyak di parlemen, kebijakan yang dihasilkan akan semakin berimbang dan mencerminkan kepentingan seluruh rakyat,” ujar Eddy.
Sebagai Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menegaskan bahwa partainya memiliki komitmen kuat dalam mendorong peran serta perempuan di dunia politik. PAN, kata Eddy, telah memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan nasional.
“PAN telah menunjukkan komitmennya dengan memberikan peluang besar bagi perempuan dalam politik. Hal ini terbukti saat PAN menjadi partai dengan jumlah caleg perempuan terbanyak dalam Pemilu 2024,” jelasnya.
Tak hanya dari sisi jumlah, PAN juga memberikan kepercayaan penuh kepada perempuan dalam kepemimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR RI.
“Kami menempatkan anggota DPR perempuan dalam jabatan strategis, mulai dari pimpinan komisi, kapoksi, hingga Ketua Fraksi PAN di DPR RI,” tambah Eddy.
Acara Sekolah Politik Perempuan ini bertujuan membekali perempuan dengan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang kepemimpinan serta strategi politik. Selain itu, forum ini juga menjadi ajang diskusi mengenai tantangan dan peluang bagi perempuan dalam politik Indonesia.
Eddy Soeparno berharap semakin banyak perempuan yang berani mengambil peran dalam dunia politik dan berkontribusi dalam membangun kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Perempuan harus lebih berani dan percaya diri dalam mengisi ruang-ruang politik. Dengan dukungan yang tepat, mereka bisa menjadi agen perubahan yang signifikan dalam pembangunan bangsa,” tuturnya.
Keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga menjadi indikator utama kualitas demokrasi di suatu negara. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan lebih banyak perempuan yang siap berperan aktif dalam politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dengan langkah-langkah konkret seperti yang dilakukan PAN dan dukungan dari berbagai organisasi perempuan, masa depan politik Indonesia diharapkan semakin inklusif, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat. (Ant)