PONTIANAK, borneoreview.co — Persoalan sampah terus menjadi tantangan besar di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat. Di tengah meningkatnya volume limbah rumah tangga, keberadaan bank sampah mulai dianggap sebagai salah satu solusi alternatif. Namun, seberapa efektifkah mekanisme ini dalam mengatasi persoalan sampah secara sistemik?
Secara konsep, bank sampah merupakan tempat pengumpulan sampah yang dikelola layaknya perbankan, di mana masyarakat dapat “menabung” sampah anorganik seperti plastik, botol bekas, dan kertas. Sampah ini dihargai dalam bentuk uang atau poin yang bisa ditukar dengan barang kebutuhan.
Di Pontianak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mencatat, setidaknya ada 23 Bank Sampah aktif se-Kota Pontianak.
Keberadaan bank sampah ini terbukti mampu mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dari rumah.
Efektivitas bank sampah juga terlihat dari data DLH Kota Pontianak yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 1.200 ton sampah berhasil dialihkan dari TPA melalui sistem daur ulang dan bank sampah. Namun, tantangan tetap ada. Beberapa wilayah di Kalimantan Barat, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, masih belum memiliki akses terhadap program ini. Kurangnya edukasi, minimnya sarana pengolahan, serta belum maksimalnya integrasi bank sampah dalam sistem pengelolaan sampah regional menjadi catatan penting.
Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku usaha. Jika didukung kebijakan yang konsisten dan insentif yang menarik, bank sampah di Kalimantan Barat dapat menjadi garda terdepan dalam mengatasi persoalan sampah, sekaligus membentuk budaya masyarakat yang lebih peduli lingkungan.***
