KUBU RAYA, borneoreview.co – Pagi belum sepenuhnya matang saat Desa Sungai Jawi mulai berdenyut. Cahaya matahari menembus sela pepohonan, angin pesisir menyentuh pelataran rumah warga.
Aktivitas tampak lebih cepat, raut wajah terlihat penuh ekspektasi. Desa kecil Kecamatan Batu Ampar mendadak terasa istimewa.
Ependi berdiri dekat jalan tanah berlapis semen batu plus aspal. Langkah pria 26 tahun itu terlihat tergesa, senyum tak lepas dari wajah. Ponsel digenggam erat, layar Instagram menjadi penanda kabar besar.
“Bupati sudah menuju kesini. Ini saya liat postinganya di Instagram dia,” tutur Ependi kepada Borneoreview.co.
Kalimat sederhana itu memicu riak semangat. Bagi Ependi, hari tersebut bukan sekadar kunjungan pejabat. Hari tersebut menjadi pertemuan simbolik antara negara serta warga kebun kelapa.
Setiap pagi, Ependi menapaki kebun milik keluarga. Kelapa bulat menjadi sandaran hidup. Harga pasar belakangan terasa bersahabat, meski transaksi masih bergantung tengkulak.
“Lumayan bagus mantap ini harga kelapa bulat dijual. Ya walapun ke tengkulak, bisalah untuk biaya hidup saya bersama keluarga,” ucapnya.
Jalan desa masih menyimpan lubang. Namun harapan tak ikut runtuh. Bagi Ependi, akses memadai berarti waktu tempuh singkat, ongkos angkut murah, serta peluang pasar lebih luas. Infrastruktur bukan jargon. Infrastruktur berarti nasi di meja.
Aspirasi Warga Desa
Di sudut lain desa, Ernina menyeka keringat. Perempuan 28 tahun itu berdiri dekat sumur. Air terasa payau, rasa asin tak pernah hilang meski direbus berkali-kali.
“Beliau bupati viral. Sering saya lihatnya di Instagram. Eh, hari ini kesini,” ucap Ernina kepada Borneoreview.co.
Media sosial menjembatani jarak antara pemimpin serta rakyat. Namun persoalan dasar tetap menunggu solusi nyata. Air bersih menjadi keluhan utama warga Tasik Malaya.
“Mudah-mudah ada PDAM di sini. Karena kendala kami di sini, air bersih. Payau airnya,” ujarnya lirih.
Harapan Ernina sederhana. Air layak minum tanpa rasa asin. Harapan kecil, makna besar. Desa pesisir membutuhkan negara hadir bukan sekadar seremoni.
Musrenbang Batu Ampar
Desa Sungai Jawi kemudian menjadi titik temu. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kecamatan Batu Ampar digelar Senin 26 Januari 2026.
Bupati Kubu Raya Sujiwo hadir langsung. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan turut mendampingi.
Forum perencanaan tersebut tak sekadar agenda administratif. Forum tersebut menjadi ruang dengar suara akar rumput. Data berpadu cerita. Angka berjumpa wajah.
Bupati Sujiwo berdiri di mimbar sederhana. Nada bicara tegas, pilihan kata langsung menyentuh substansi.
“Prioritas pertama kami adalah menyelesaikan jalan poros. Jalan ini menjadi urat nadi ekonomi masyarakat. Kalau jalannya bagus, pergerakan ekonomi akan meningkat, peluang usaha tumbuh, pengangguran berkurang, dan kesejahteraan rakyat ikut naik,” ujar Bupati Sujiwo.
Pernyataan itu bukan janji kosong. Angka disodorkan sebagai pijakan kebijakan.
Total panjang jalan poros Kabupaten Kubu Raya mencapai 665 kilometer. Penanganan baru menyentuh kisaran 59 persen.
Pemerintah daerah menargetkan 392 kilometer jalan poros ekonomi tuntas dalam satu periode kepemimpinan.
Ruas prioritas mencakup Tanjung Harapan, Sungai Besar, Edanas, Nipah Panjang, hingga Teluk Nibung. Jalur tersebut menjadi denyut distribusi hasil kebun, perikanan, serta kebutuhan pokok.
Data Anggaran Daerah
Aspirasi publik memperkuat fokus kebijakan. Survei pemerintah daerah menunjukkan 53 persen suara masyarakat mengarah pada kebutuhan infrastruktur. Anggaran mandatori 40 persen kemudian diarahkan langsung ke sektor tersebut.
“Lima tahun, jalan poros harus selesai,” tegas Bupati Sujiwo.
Tekanan fiskal tak dihindari. APBD Kubu Raya senilai Rp1,6 triliun mengalami pemangkasan Rp398 miliar. Namun Sujiwo memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Sekitar Rp270 miliar pembangunan infrastruktur tengah berlangsung melalui dukungan APBN serta Dana Alokasi Khusus. Sinergi pusat daerah menjadi kunci menutup celah keterbatasan fiskal.
Pembangunan tak berhenti pada aspal. Sektor pendidikan serta kesehatan tetap masuk prioritas kebijakan sosial.
“Alasan apa pun, ketika masyarakat tidak punya BPJS, harus tetap dilayani. Saya yang bertanggung jawab untuk membayarnya. Demi Allah,” kata Bupati Sujiwo.
Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan warga. Kalimat bernada sumpah menegaskan keberpihakan negara terhadap kelompok rentan.
Asa Kepemimpinan Berintegritas
Bagi Bupati Sujiwo, jabatan bukan menara gading. Jabatan berarti amanah. Ia menegaskan hubungan kuasa harus berpijak pada kepercayaan publik.
“Majikan bupati adalah rakyat,” ucap Bupati Sujiwo.
Sinergi lintas sektor menjadi penekanan berikutnya. Camat, Babinsa, Bhabinkamtibmas disebut sebagai garda lapangan.
Isu kebakaran hutan, distribusi elpiji, hingga stabilitas sosial membutuhkan kerja satu irama.
Ucapan serta tindakan, menurut Bupati Sujiwo, harus sejalan. Ia menolak pembangunan asal jadi. Standar mutu menjadi garis merah.
“Saya tidak akan menoleransi pelaksanaan pembangunan tidak memenuhi standar dan mutu,” kata Bupati Sujiwo mengingatkan.
Ketegasan tersebut memberi pesan jelas. Pembangunan bukan sekadar mengejar serapan anggaran. Pembangunan berarti tanggung jawab antargenerasi.
Musrenbang berakhir. Namun percakapan warga berlanjut. Ependi kembali menatap jalan desa. Ernina pulang membawa jeriken air payau. Harapan belum terwujud sepenuhnya. Namun negara hari itu hadir mendengar.
Kunjungan pemimpin memberi efek psikologis. Rakyat merasa dilihat. Merasa dihitung. Merasa menjadi bagian perencanaan.
Jalan poros mungkin masih berlubang. Air bersih belum mengalir. Namun janji kini terikat data, anggaran, serta komitmen terbuka.
Di Sungai Jawi, pagi itu harapan menyala. Bukan lewat baliho. Bukan lewat slogan. Melainkan lewat dialog, angka, serta keberanian mengambil tanggung jawab.***
