JAKARTA, borneoreview.co – Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mendukung penguatan pengelolaan lestari berbasis hukum adat di Kabupaten Tambrauw melalui skema pengelolaan wilayah serta promosi tata kelola kawasan, sebagai upaya melindungi potensi hayati Provinsi Papua Barat Daya.
Sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, (21/6/2025), Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman mengatakan bahwa Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi baik di wilayah daratan maupun lautan.
Dalam rangka melindungi potensi hayati agar senantiasa lestari, Pemerintah Kabupaten Tambrauw telah mendeklarasikan kabupaten itu sebagai Kabupaten Konservasi sejak 2018, dan diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018.
Di Kabupaten Tambrauw, kata Ilman, pihaknya menjalankan kegiatan pendampingan di enam kampung di Distrik Bikar, yaitu di Kampung Werur, Kampung Werwaf, Kampung Wertam, Kampung Wertim, Kampung Suyam, Kampung Bukit, dan Kampung Werbes.
Dalam keterangan yang sama, Manajer Senior YKAN Bentang Laut Kepala Burung Awaludinnoer menyebutkan program pihaknya mencakup pendampingan terhadap pengelolaan wilayah perairan MHA Werur seluas 12 ribu hektare.
Kemudian, Awaludinnoer melanjutkan, penguatan terhadap kelompok ekonomi masyarakat termasuk di dalamnya kelompok perempuan, pengembangan mata pencaharian masyarakat, pendidikan lingkungan hidup, serta mendukung aspek pengelolaan perikanan berbasis masyarakat melalui integrasi sains dan teknologi.
“YKAN juga memberikan dukungan terhadap budaya dan praktik sasi laut yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Sasi laut di perairan Pulau Dua merupakan inisiatif Dewan Adat Byak Karon yang bekerja sama dengan pihak gereja,” katanya.
Pihaknya memberikan dukungan berupa pembelajaran dan pengetahuan tentang pengelolaan sasi, serta peningkatan kapasitas bagi masyarakat setempat untuk pemantauan wilayah sasi.
Hal tersebut agar publik dapat menjaga warisan alam yang dimiliki, sekaligus memastikan bahwa manfaat dari pelestarian tersebut dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan yang akan datang,
Ilman menyebutkan, pihaknya juga membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, agar program-program di tingkat tapak juga menjadi perhatian dan prioritas pemerintah provinsi.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap pengelolaan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat adat.
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya Absalom Solossa mengatakan salah satu bentuk dukungan adalah memasukkan wilayah kelola masyarakat hukum adat untuk dimasukkan ke dalam rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Papua Barat Daya.
“Agar wilayah-wilayah tersebut bisa terjaga oleh semua skema peraturan yang ada. Upaya ini kami lakukan karena Kabupaten Tambrauw yang menjadi bagian dari Bentang Laut Kepala Burung Papua mempunyai kekayaan laut yang sangat tinggi yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat,” kata Absalom. (Ant)