PONTIANAK, borneoreview.co – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kalbar memulai uji coba Program Sekolah Rakyat.
Dalam praktiknya, Disdikbud dan Dinsos memanfaatkan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di Jalan BLKI, Pontianak, sebagai lokasi rintisan sementara Program Sekolah Rakyat.
“Program ini ditujukan untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sebagai bagian dari upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus pemutusan rantai kemiskinan di Kalbar,” kata Kepala Disdikbud Kalbar, Rita Hastarita, di Pontianak, Kamis (3/7/2025).
Dia mengatakan pemanfaatan Gedung BLK menjadi solusi awal sebelum pembangunan gedung sekolah permanen yang direncanakan berlokasi di Kota Singkawang.
“Untuk tahap awal kami gunakan Gedung BLK sebagai lokasi sementara. Dalam waktu tiga minggu fasilitas belajar mengajar akan kami lengkapi agar kegiatan sekolah bisa segera dimulai,” tuturnya.
Ia menjelaskan Program Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama, menyasar jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
Sekolah Rakyat, lanjutnya, diperuntukkan bagi anak-anak dari kelompok Desil 1 dan 2, sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Dalam pelaksanaan tahap awal, kata dia, sebanyak 150 siswa akan mengikuti Program Sekolah Rakyat, masing-masing 50 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Seleksi peserta didik dilakukan oleh Dinsos Kalbar berdasarkan kriteria sosial ekonomi.
“Program ini kami laksanakan secara terintegrasi dengan Dinas Sosial Kalbar, yang memiliki data kelompok rentan dan miskin ekstrem. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan sosial melalui pendidikan,” katanya.
Rita menambahkan pembangunan gedung sekolah permanen akan dilakukan setelah seluruh prasyarat infrastruktur, lahan, dan utilitas tersedia, dengan target operasional dalam beberapa bulan ke depan.
Pemprov Kalbar menilai Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat prasejahtera dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia di daerah.(Ant)
