PONTIANAK, borneoreview.co – Kelapa sawit menjadi pilar penting pembangunan sosial ekonomi di Kalimantan Barat. Dengan luas perkebunan mencapai 2 juta hektare, provinsi ini menjadi penghasil kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia. Meski memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, pengelolaan yang berkelanjutan tetap menjadi tantangan utama.
Dalam program Kentongan RRI Pontianak pada Jumat (17/1/2025), akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak, Erdi Abidin, menekankan pentingnya pembangunan kelapa sawit berkelanjutan melalui sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Menurutnya, sawit tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga motor penggerak pembangunan sosial di daerah terpencil.
“Sawit telah membuka akses ke desa-desa terpencil, membawa perubahan signifikan pada pendidikan, kesehatan, dan pasar. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap kini bisa menikmati pendapatan yang menjanjikan,” jelas Erdi.
Namun, Erdi juga memperingatkan risiko pengelolaan yang tidak berkelanjutan, terutama terkait pembakaran lahan yang merusak ekosistem. Ia menegaskan bahwa prinsip keberlanjutan melarang pembakaran lahan sebagai bagian dari pengelolaan yang bertanggung jawab.
Di Kalimantan Barat, sekitar 1.200 hektare dari total 2 juta hektare perkebunan sawit dikelola oleh petani mandiri. Mereka membutuhkan dukungan pemerintah agar dapat memenuhi standar sertifikasi berkelanjutan. Sertifikasi ISPO dan RSPO menjadi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan sawit yang mengutamakan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Erdi memprediksi bahwa harga sawit bisa mencapai Rp15.000 per kilogram pada 2030, membuka peluang besar bagi industri ini. “Dengan perhatian pemerintah dan komitmen pengelola perkebunan, sawit di Kalimantan Barat bisa terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar,” tutupnya. (Rri)
