JAKARTA, borneoreview.co – Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat kursus wawasan kebangsaan bagi pengurus partai politik (parpol).
Dalam praktiknya, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), kursus wawasan kebangsaan bagi pengurus parpol menyasar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.
Pun, demi kesuksesan kursus wawasan kebangsaan bagi pengurus parpol ini Kemendagri bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.
“Apabila kader pengurus parpol memiliki wawasan kebangsaan yang baik, maka masalah yang dihadapi bangsa Indonesia akan teratasi,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum, Bahtiar, Minggu (10/8/2025).
Ia mengatakan penguatan kebersamaan sebagai bangsa melalui penguatan tenun keberagaman akan menjadi kekuatan Indonesia.
“Nah, yang merajut keberagaman itu adalah ideologi dan wawasan kebangsaan. Tidak mungkin bangsa yang besar dan penuh pluralisme, diversity yang luar biasa ini akan terus bertahan kalau tidak ada yang mengikat,” ujarnya.
Bahtiar menambahkan, keberadaan masyarakat sipil, publik, kader partai, pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) berperan menyatukan keberagaman tersebut dalam satu ideologi bangsa.
Ia berharap program kursus singkat ini dapat terus dilaksanakan dengan melibatkan Lemhannas dan lembaga yang berkompeten untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi bagi bangsa Indonesia.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah narasumber, diantaranya Tenaga Ahli Profesional Lemhannas RI Vita DD Soemarno, Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, serta Peneliti Senior Pusat Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch. Nurhasyim.
Dalam paparannya, Adi Prayitno menjelaskan, berdasarkan penelusuran kuantitatif, Indonesia mengalami kemunduran demokrasi (democracy regression) pada 2016–2020.
Hal ini terlihat dari indikator indeks demokrasi yang dikumpulkan The Economist Intelligence Unit (EIU), Freedom House, dan V-Dem Institute. Meskipun begitu, terdapat tren kenaikan demokrasi secara perlahan sepanjang 2021–2022.
“Meskipun begitu, terdapat sejumlah hal yang dapat meningkatkan optimisme kita terkait demokrasi di Indonesia. Misalnya kemunduran demokrasi di Indonesia tidak separah negara-negara lainnya dan terdapat dukungan elit dan partai politik tertentu yang masih menginginkan untuk menjaga demokrasi di Indonesia,” kata Adi Prayitno.(Ant)
