JAKARTA, borneoreview.co – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dari total anggaran 2026 untuk program-program kesehatan sebesar Rp128 triliun, pos anggaran terbesar yakni untuk BPJS Kesehatan sekitar Rp59 triliun.
Dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat, (15/8/2025), Budi menjelaskan bahwa selain untuk BPJS Kesehatan, anggaran sebesar Rp9,7 triliun digunakan untuk tiga program hasil terbaik cepat (PHTC), yakni Cek Kesehatan Gratis (CKG), eliminasi tuberkulosis (TB), dan peningkatan RS kelas D menjadi kelas C yang berkualitas.
Kemudian, anggaran 2026 sebesar Rp32,9 triliun juga untuk dukungan pelayanan di fasilitas kesehatan, antara lain layanan di 38 RS pemerintah pusat dan vaksin untuk sebanyak kurang lebih 2 juta anak.
Sebanyak Rp2,5 triliun untuk penyediaan tenaga kesehatan, antara lain untuk pendidikan calon tenaga kesehatan di Politeknik Kesehatan, beasiswa, dan magang dokter serta dokter gigi.
Kemudian, katanya, Rp12,7 triliun untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di 508 kabupaten dan kota, antara lain untuk imunisasi, CKG, dan tunjangan khusus dokter spesialis di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).
Dia menyebutkan, dari anggaran sebesar Rp128 triliun itu, sekitar Rp14,5 triliun disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Adapun pada 2025, katanya, anggaran Kemenkes tercatat sebesar Rp105,6 triliun. (Ant)