BANJARMASIN, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) meningkatkan kolaborasi dan sinergi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) guna mengendalikan, serta mengajak stabilitas inflasi.
Melalui “High Level Meeting” (HLM) TPID, Pemprov Kalsel berkolaborasi dengan menjalin sinergi bersama Bank Indonesia, pelaku usaha, serta masyarakat untuk menghadapi tantangan ekonomi, seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan hingga inflasi.
“Inflasi yang terkendali menjadi pondasi penting bagi daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kesejahteraan rakyat,” kata Gubernur Kalsel H Muhidin di Banjarmasin, Senin (30/12/2024).
Muhidin mengapresiasi pertemuan tidak hanya mempererat silaturahmi dari pihak terkait, namun memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama pengendalian inflasi.
Gubernur Kalsel juga menekankan beberapa fokus penting yang harus menjadi perhatian bersama sebagai upaya mengendalikan inflasi, antara lain penguatan ketahanan pangan, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk pemantauan harga dan distribusi, serta komunikasi publik guna mengedukasi masyarakat.
“Ke depan, kita harus terus menjaga semangat kerja sama demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kalsel, mari kita menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua,” tutur Muhidin.
TPID Provinsi Kalsel menyelenggarakan HLM sebagai langkah strategis pengendalian inflasi 2025 yang diawali paparan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel sekaligus Wakil Ketua TPID Kalsel Fadjar Majardi terkait Laporan TPID Kalsel Tahun Anggaran 2024 dan Rekomendasi Program Tahun 2025.
“Garis besar dari pertemuan ini, kita menyampaikan perkembangan inflasi 2024 dan progres ke depan, program pengendalian inflasi 2024, serta rekomendasi program pengendalian inflasi 2025,” ungkap Fadjar.
Fadjar juga menyampaikan perkembangan inflasi di Kalsel pada 2024 lebih rendah dari 2023, sehingga cukup terjaga terhadap rentan target inflasi nasional, termasuk honor pergerakan inflasi daerah hitung inflasi yang baru memiliki kontribusi signifikan terhadap inflasi Kalsel.
Perkiraan prospek dan tantangan inflasi tahun ini, Fadjar mengungkapkan akan lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun tetap berada pada rentang sasaran inflasi sebesar 2,5±1 persen (yoy).
“Kemudian risiko inflasi 2025 disebutkan kebijakan pemerintah pusat terhadap kenaikan UMP sebesar 6,5 persen, PPN mencapai 12 persen, dan program MBC diperkirakan mendorong kenaikan inflasi Provinsi Kalsel,” ucap Fadjar. (Ant)