PONTIANAK, borneoreview.co – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mendorong budaya transparansi di provinsi itu dengan menyelenggarakan Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2025.
Kegiatan ini mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik Menuju Kalbar Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. “Rencananya kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan dan dihadiri Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro, para bupati dan wali kota, pimpinan lembaga legislatif, pemerintah desa, lembaga vertikal, serta unsur Forkopimda,” kata Wakil Ketua KI Kalbar M. Reinardo Sinaga di Pontianak, Jumat (14/11/2025).
Reinardo menambahkan monitoring dan evaluasi (monev) tahun ini dirancang tidak hanya untuk menilai kepatuhan badan publik terhadap regulasi, tetapi juga mendorong inovasi dan kolaborasi dalam layanan informasi.
“Sebanyak 168 badan publik berkompetisi secara sehat memperbaiki kualitas informasinya. Kita ingin memastikan keterbukaan bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.
Menurutnya, agenda tersebut menjadi puncak rangkaian Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang dilaksanakan KI Kalbar.
“Tahun ini, sebanyak 168 badan publik berpartisipasi dalam proses penilaian yang terbagi dalam enam kategori: Perangkat Daerah Pemprov Kalbar, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Legislatif, dan Pemerintah Desa,” kata dia.
Dia menambahkan berdasarkan data Komisi Informasi Pusat, Kalimantan Barat pada 2024 mencatat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebesar 81,97 poin, menempati peringkat keenam nasional.
KI Kalbar menargetkan peningkatan skor pada 2025 seiring bertambahnya badan publik yang informatif dan penguatan sistem informasi yang lebih transparan di seluruh daerah.
“Kami optimistis Kalbar dapat menjadi contoh provinsi yang konsisten membangun keterbukaan informasi yang efektif dan berkelanjutan,” kata Edho.
Di tempat yang sama, Ketua KI Kalbar M. Darusalam mengatakan capaian keterbukaan informasi di Kalbar menunjukkan tren peningkatan signifikan, baik dari sisi kualitas maupun partisipasi badan publik.
“Tahun ini kita melihat peningkatan jumlah badan publik yang berada pada zona Informatif. Ini membuktikan semangat transparansi telah menjadi budaya kerja birokrasi di Kalbar,” katanya.
Ia menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.
“Keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Kalbar yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Pemerintahan yang terbuka akan melahirkan kepercayaan publik yang kuat,” katanya.
Kehadiran Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Kalimantan Barat.
Selain penilaian utama, KI Kalbar juga akan memberikan penghargaan khusus kepada tokoh dan lembaga yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendorong praktik transparansi di daerahnya.
Malam penganugerahan ini mendapat dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika yang didukung berbagai instansi dan pihak swasta.
Dengan mengusung tema besar tersebut, malam penganugerahan diharapkan menjadi momentum penguatan budaya transparansi, kolaborasi, dan tanggung jawab publik di Bumi Khatulistiwa. (Ant)
