BANJAR, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menunggu hasil audit Kementerian Lingkungan Hidup KLH) terhadap beberapa perusahaan, khususnya tambang batu bara.
Perusahaan tambang ini diduga turut andil menyebabkan banjir di berbagai daerah di provinsi itu.
“KLH melakukan audit lingkungan terhadap dampak lingkungan yang diduga disebabkan beberapa perusahaan tambang selain karena hujan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel M Syarifuddin, Minggu (4/1/2016).
“Kenapa banjir bisa sampai terjadi, apakah ada dampak lingkungan yang disebabkan perusahaan, ini akan kami tindaklanjuti tetapi menunggu audit KLH,” tambahnya saat mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau lokasi banjir di Sungai Tabuk, Banjar.
Ia meminta publik bersabar menunggu hingga hasil audit KLH selesai terhadap dampak lingkungan yang menyebabkan banjir tersebut.
“Untuk penanganan darurat, pemerintah daerah sudah menyediakan dapur umum di posko pengungsian di beberapa titik, ini paling diperlukan warga terdampak,” katanya.
Terkait dengan banjir yang belum surut berhari-hari, ia menyambut baik wacana Kemensos memberikan bantuan hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak di Kalsel jika dibutuhkan.
Kini, hal yang pasti pemerintah daerah setempat menyediakan posko pengungsian sementara yang dilengkapi dapur umum untuk kebutuhan makan sehari-hari bagi korban terdampak banjir.
“Untuk status bencana banjir, Pemprov Kalsel masih menetapkan status siaga, kita lihat perkembangan ke depan seperti apa akan kita pantau terus,” ujar Syarifuddin.
Selain mendampingi Mensos ke lokasi banjir, ia bersama para pihak juga menyambangi korban untuk membantu proses pemulihan psikososial para korban.
Pun meninjau dapur umum saat para relawan memasak ribuan porsi makanan untuk dibagikan kepada pengungsi serta korban yang masih bertahan di rumah masing-masing.
Pada 30 Desember 2025, Menteri LH Hanif Fasiol Nurofiq saat meninjau banjir di Desa Bincau, Martapura, Kabupaten Banjar, menyatakan segera mengaudit beberapa perusahaan, khususnya tambang di Kalsel, yang diduga turut andil menyebabkan banjir di provinsi itu.
“KLH sudah mendata beberapa perusahaan yang diduga melanggar terkait lingkungan,” katanya.
(Ant)
