PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya terhadap upaya penurunan emisi karbon di tingkat global sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan di wilayah itu.
“Kalimantan Barat adalah provinsi terbesar ketiga di Indonesia dengan luas 147.037 kilometer persegi dan populasi sekitar 5,76 juta jiwa. Kami memiliki hutan seluas 5,5 juta hektare, setara 1,3 kali luas Denmark, yang menjadi bagian dari Heart of Borneo dan menyimpan sekitar 6,43 persen stok karbon hutan tropis Indonesia,” kata Sekda Kalbar Harisson dalam sesi wawancara daring bersama Under2 Coalition, yang berlangsung di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (10/10/2025).
Dalam paparannya, Harisson menjelaskan bahwa saat ini laju deforestasi di Kalimantan Barat masih mencapai sekitar 69 ribu hektare per tahun, dengan estimasi emisi karbon sebesar 22,1 juta ton CO₂ ekuivalen setiap tahun. Penyebab utama emisi berasal dari penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, kebakaran hutan, dan ekspansi perkebunan.
“Tantangan terbesar kami pada 2025 adalah memastikan target penurunan emisi sebesar 60 persen dari deforestasi dan degradasi hutan bisa tercapai dan dipertahankan hingga 2030. Ancaman paling nyata yang kami hadapi adalah kebakaran hutan,” tuturnya.
Harisson memaparkan bahwa Pemprov Kalbar menerapkan pendekatan yurisdiksi dengan empat pilar utama: penguatan strategi dan regulasi, kolaborasi multipihak, penegakan hukum, serta akses pendanaan hijau.
“Pemerintah terus mencari sumber pendanaan berkelanjutan, termasuk skema insentif bagi masyarakat yang berhasil menjaga hutan dan lahan. Ini menjadi bagian dari perubahan paradigma menuju pembangunan rendah karbon,” katanya.
Untuk memperkuat kerangka hukum, Kalbar telah menetapkan sejumlah regulasi pendukung, di antaranya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Area Berhutan dan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat arsitektur REDD+ dengan menyusun FREL, sistem MRV, dan Sistem Registri Subnasional (SRN PPI) sebagai dasar pemantauan emisi berbasis data.
Dia memaparkan, di tingkat lapangan, berbagai program konkret telah dijalankan, seperti penerapan perhutanan sosial seluas 700 ribu hektare, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis dan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan, serta program pendidikan lingkungan melalui sekolah Adiwiyata, di mana 12 sekolah telah meraih predikat Adiwiyata Provinsi dan 3 sekolah di tingkat nasional.
Harisson menegaskan bahwa berbagai langkah tersebut telah membuahkan hasil positif. Kalbar berhasil menurunkan emisi karbon dibandingkan kondisi business as usual (BAU) dalam enam periode sejak 2012 hingga 2020, serta memenuhi target pengurangan emisi nasional pada periode 2019–2020.
“Komitmen ini mencerminkan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memastikan pembangunan berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Upaya ini juga melibatkan berbagai mitra strategis, baik dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil, maupun mitra internasional, termasuk GIZ dan Bentang Kalimantan Tangguh (BKT).
Sebagai informasi, Under2 Coalition merupakan jaringan global yang beranggotakan lebih dari 270 pemerintah daerah dari 40 negara, mewakili lebih dari 1,75 miliar penduduk dan sekitar 50 persen ekonomi dunia. Koalisi ini berkomitmen menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 2°C dan mencapai net zero emission pada 2050.
Kalimantan Barat termasuk dalam provinsi anggota aktif koalisi tersebut bersama sejumlah daerah di Indonesia yang memiliki komitmen kuat terhadap aksi iklim dan pembangunan rendah karbon.
“Kami percaya, dengan kerja sama global dan kolaborasi multipihak, Kalimantan Barat dapat berkontribusi nyata dalam menjaga bumi tetap lestari dan mewujudkan Indonesia yang hijau dan berketahanan iklim,” kata Harisson. (Ant)
