KUBU RAYA, borneoreview.co – Pemerintah Kabupaten (Kubu Raya), Kalimantan Barat (Kalbar), menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dapat terealisasi 100 persen dengan nilai sebesar Rp1,7 triliun.
Penjabat (Pj) Bupati Kubu Raya, Kalbar, Sy Kamaruzaman mengatakan dalam realisasi APBD senilai Rp1,7 triliun tersebut pihaknya fokus ke persoalan inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem.
Menurut Pj Bupati Kamaruzaman, realisasi APBD ini agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang dapat membangun Kubu Raya lebih baik ke depannya.
“Target untuk Kubu Raya ada Rp1,7 triliun dan mudah-mudahan ini bisa terealisasi,” ujar Kamaruzaman di Sungai Raya, Selasa (13/8/2024).
Dengan kata lain, ia mengatakan hal tersebut bertujuan untuk menyatakan bahwa SDM dan pembangunan Kabupaten Kubu Raya benar-benar tersentuh serta benar mengarah ke kepentingan masyarakat.
“Karena kita fokus dengan persoalan inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem agar mendapatkan porsi dalam anggaran ini,” ucapnya.
Kamaruzaman menyebut penanganan inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem tidak memakan biaya besar. Namun, hal itu membutuhkan adanya sinergi bersama dari para pemangku kepentingan daerah.
“Termasuk masyarakat dan Dewan, terutama dukungan dari Dewan sangat diperlukan,” ucapnya Pj Bupati Kamaruzaman.
Kamaruzzaman pun menegaskan dalam realisasi tersebut pihaknya memerlukan penyusunan kegiatan yang 100 persen berpihak ke kepentingan masyarakat, sehingga menciptakan Kabupaten Kubu Raya yang lebih baik.
“Kita berharap seluruh kegiatan yang disusun nanti adalah kegiatan yang betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tutur Kamaruzaman.
Sebelumnya Kamaruzaman mengatakan jika pada 2023 lalu belanja daerahnya terealisasi Rp1,54 triliun atau 86,10 persen dari anggaran Rp1,79 triliun, sehingga belum maksimal.
Dan untuk memaksimalkan anggaran yang ada maka diperlukan perubahan anggaran mengingat adanya dinamika dan perkembangan situasi yang terjadi selama masa penganggaran tahun 2024, baik dalam hal penerimaan keuangan daerah maupun faktor lainnya.
“Sehingga memang APBD itu harus dilakukan perubahan dalam konteks penataan belanja-belanja daerah,” ucapnya.
Kamaruzaman juga menyatakan sektor infrastruktur masih menjadi prioritas pembangunan. Karena infrastruktur berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Karena itu adalah untuk mengungkit roda perekonomian bagi masyarakat. Apalagi kondisi topografi Kubu Raya ini kan sudahlah darat, sungai, pulau. Karena itu menjadi concern kita,” pungkasnya.
(Ant)
