PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan percepatan pembangunan rumah tidak layak huni dengan mendatangi pemerintah pusat di mana kabupaten ini menjadi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terbanyak di Kalimantan Barat.
“Kemarin kami mendatangi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan kami langsung diterima oleh bapak menteri, Maruarar Sirait. Dari hasil audiensi tersebut, Kubu Raya dipastikan menjadi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terbanyak di Kalimantan Barat,” kata Bupati Kubu Raya Sujiwo di Sungai Raya, Selasa (18/11/2025).
Dia menambahkan, dalam audiensi tersebut dirinya dan anggota Komisi III DPRD Kubu Raya menyampaikan persoalan masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya.
“Dalam pertemuan ini, Menteri Maruarar Sirait, didampingi Dirjen dan Irjen Kementerian PKP, menyetujui pengalokasian bantuan bagi empat kabupaten di Kalbar, yaitu Kubu Raya, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Ini yang saya katakan, kami akan selalu ‘ngamen’ dan ‘ngamen’ di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, langsung diterima oleh Bapak Menteri Maruarar Sirait,” tuturnya.
Menurutnya, khusus Kubu Raya, pemerintah pusat memberikan perhatian paling besar karena tingginya jumlah rumah tidak layak huni. Tahun ini saja, Kubu Raya menerima lebih dari 900 unit program BSPS, menjadikannya yang terbanyak di Kalimantan Barat.
“Khusus Kubu Raya, merupakan kabupaten yang tertinggi mendapatkan program ini. Karena memang banyak rumah yang masih tidak layak huni,” katanya.
Sujiwo juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang turut memfasilitasi pertemuan empat bupati Kalbar dengan Menteri PKP. Ia memastikan bahwa alokasi BSPS untuk Kubu Raya akan meningkat pada tahun 2026.
Berdasarkan data pendamping desa, lebih dari 25 ribu rumah di Kubu Raya masuk kategori tidak layak huni. Data tersebut akan disinkronkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
“Kalau bantuan BSPS yang sekarang ini berjalan, kita perkirakan dalam tujuh tahun ke depan persoalan rumah tidak layak huni bisa teratasi. Untuk data, kita sepakat menggunakan data BPS, dan data kita sebagai pembanding,” katanya.
Sujiwo menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah, DPRD, sekaligus dukungan masyarakat Kubu Raya.
“Hasil ini merupakan jerih payah antara eksekutif dan legislatif, dan berkat doa seluruh masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Mudah-mudahan program ini terus mengucur ke Kabupaten Kubu Raya,” kata Sujiwo. (Ant)
