PONTIANAK, borneoreview.co – Kelapa sawit telah menjadi komoditas andalan Indonesia, menopang ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan menjadi sumber devisa negara. Namun, industri ini juga kerap menjadi sasaran kampanye negatif di berbagai negara, terutama di Eropa. Mengapa sawit sering jadi target kampanye negatif? Berikut penjelasannya berdasarkan data dan fakta.
Sawit sering dikaitkan dengan deforestasi, kebakaran hutan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Data dari WWF menunjukkan bahwa ekspansi kebun sawit memang berkontribusi terhadap kehilangan habitat satwa liar seperti orangutan dan harimau Sumatera. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran juga memicu polusi udara dan kabut asap lintas negara.
Namun, penelitian Our World in Data menunjukkan bahwa sawit sebenarnya lebih efisien dibandingkan minyak nabati lain dalam hal penggunaan lahan. Produksi sawit hanya memerlukan sekitar 10% dari total lahan untuk menghasilkan 35% dari total minyak nabati dunia, sehingga dapat membantu mengurangi perluasan lahan jika dikelola dengan baik.
Pembukaan lahan sawit di lahan gambut dapat melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar, memperparah perubahan iklim. Hal ini menjadi salah satu alasan sawit sering dikritik oleh aktivis lingkungan internasional.
Namun, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi dampak ini, seperti penerapan praktik sawit berkelanjutan melalui sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), serta larangan pembukaan lahan dengan membakar hutan.
Industri sawit juga sering dikaitkan dengan konflik lahan dengan masyarakat adat. Kasus sengketa lahan, ketidakjelasan kepemilikan, dan konflik dengan masyarakat lokal menjadi sorotan lembaga HAM internasional.
Meski begitu, pemerintah Indonesia terus mendorong penyelesaian konflik agraria melalui program reforma agraria dan mediasi antara perusahaan dengan masyarakat, agar sawit dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan.
Selain faktor lingkungan dan sosial, kampanye negatif terhadap sawit juga dipengaruhi oleh persaingan dagang global. Negara-negara penghasil minyak nabati lain seperti kedelai dan bunga matahari memiliki kepentingan pasar, sehingga muncul regulasi yang membatasi ekspor sawit dengan dalih keberlanjutan lingkungan.
Uni Eropa, misalnya, menerapkan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang membatasi penggunaan sawit sebagai bahan baku biofuel. Indonesia memandang kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi perdagangan, meskipun Uni Eropa mengklaim langkah tersebut sebagai upaya pengendalian emisi karbon.
Di masa lalu, sawit juga pernah mendapat citra negatif karena dianggap memiliki kandungan kolesterol tinggi. Padahal, minyak sawit mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh yang seimbang serta vitamin A dan E yang bermanfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi secara wajar.
Kritik terhadap sawit bukan tanpa alasan. Namun, kampanye negatif seringkali tidak mempertimbangkan upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk menjadikan industri sawit lebih lestari.
Pemerintah mendorong sertifikasi ISPO agar industri sawit memenuhi standar keberlanjutan, sementara banyak perusahaan juga telah mengadopsi praktik perkebunan berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan konservasi area dengan nilai konservasi tinggi.
Sawit sering menjadi target kampanye negatif karena berbagai isu lingkungan, sosial, kesehatan, dan kepentingan geopolitik. Meski demikian, sawit juga memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional dan masyarakat desa.
Yang perlu dilakukan bukanlah menghapus sawit, tetapi memastikan sawit dikelola secara berkelanjutan, transparan, dan adil agar dapat menjadi solusi bagi perekonomian sekaligus menjaga lingkungan untuk generasi mendatang.***
