BANJARMASIN, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyambut langkah tegas Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, terkait kesiapan mitigasi dan penetapan status darurat banjir di daerah itu.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menegaskan bahwa kunjungan Menteri LH ke Desa Bincau, Kabupaten Banjar menjadi momentum penting dalam memperkuat penanganan banjir di Banua.
“Yang jelas, tadi kami mendampingi Pak Menteri untuk meninjau kondisi di lapangan. Akibat curah hujan yang cukup tinggi, masih terdapat kawasan yang banjir atau tergenang,” ujar Syarifuddin, di Banjarbaru, Selasa (30/12/2025).
Ia menjelaskan, dalam kunjungan tersebut Menteri LH telah memberikan arahan strategis yang berkaitan langsung dengan aktivitas para pelaku usaha di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS).
“Pak Menteri menyampaikan akan melakukan mapping dan audit lingkungan. Mudah-mudahan hasilnya segera keluar, sehingga langkah ke depan dapat ditentukan secara lebih terarah,” katanya.
Menurut Syarifuddin, langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi alam dan fungsi hutan sebagai kawasan resapan dan pengendali curah hujan.
“Beliau ingin mengembalikan fungsi ekologis hutan dalam rangka menahan curah hujan yang cukup tinggi. Ini sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan kita,” jelasnya.
Selain langkah-langkah jangka menengah dan panjang, Pemprov Kalsel juga telah melakukan koordinasi lintas sektor dalam rangka mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat banjir.
“Kami sudah rapat dengan kabupaten kota dan seluruh pihak terkait dalam rangka mitigasi kesiapsiagaan terhadap situasi ini. Ke depan, kami akan terus berkoordinasi dengan Pak Menteri, termasuk dalam rangka menetapkan status darurat,” tegasnya.
Syarifuddin menyebutkan, banjir saat ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Banjar, tetapi juga melanda sejumlah daerah lain di Kalimantan Selatan, di antaranya Balangan, Kurau Tengah, Kurau Selatan, dan Kupang Jaya.
Untuk penanganan darurat, pemerintah daerah terus mengerahkan seluruh sumber daya.
“Penyaluran bantuan terus kami lakukan, baik melalui Dinas Sosial, BPBD, maupun perangkat daerah lainnya. Semua bentuk bantuan yang bisa kita lakukan, kita berikan kepada masyarakat terdampak,” pungkas Syarifuddin.(Ant)
