JAKARTA, borneoreview.co – Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 27/2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove harus ditaati seluruh kepala daerah dan pelaku usaha sebagai panduan strategis menyelaraskan program ketahanan pangan nasional dan konservasi pesisir.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan Nani Hendiarti setelah menjadi pembicara kunci forum sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Selasa, (29/7/2025) mengatakan dengan regulasi tersebut setidaknya pemerintah menegaskan bahwa pelestarian ekosistem mangrove bukan hanya sebagai pagar pantai tetapi juga berfungsi untuk biodiversitas, habitat pesisir, dan mendukung perikanan tangkap.
Kemenko Pangan memandang positif penerbitan PP 26 dan 27 tentang perencanaan lingkungan dan mangrove tersebut oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang merupakan bagian dari regulasi turunan Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Mantan Deputi Bidang Kehutanan Kemenko Marves ini, menyatakan tak menampik bahwa banyak kawasan tambak di Indonesia yang justru mengancam keberadaan hutan mangrove, seperti di pesisir Jawa dan Sulawesi. Padahal, kawasan tersebut merupakan habitat penting untuk berbagai spesies ikan dan udang.
Untuk mengatasi konflik fungsi tersebut, Kemenko Bidang Pangan juga terlibat aktif dalam mengembangkan program Seal for Fisheries yang mendorong sistem budi daya perikanan yang ramah lingkungan.
Model ini, ujarnya, akan diterapkan di tambak-tambak pesisir dengan pendekatan lanskap yang mengintegrasikan manfaat ekologis dan ekonomi.
“Keberlanjutan produksi pangan harus sejalan dengan upaya perlindungan lingkungan,” kata dia.
Dia menegaskan kolaborasi lintas kementerian-lembaga, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir dinilai krusial dalam membangun sistem pangan nasional yang tangguh terhadap perubahan iklim.
Selain aspek ekologi dan ekonomi, katanya, pendekatan pengelolaan mangrove yang baru juga mempertimbangkan dimensi sosial yang di dalamnya termasuk keterlibatan masyarakat lokal nelayan dan pembudidaya.
“Mereka menjadi bagian penting dari strategi perlindungan kawasan pesisir. Pembangunan pesisir ke depan harus berbasis integrasi dan konservasi. Itu satu-satunya jalan jika kita ingin menjaga produktivitas laut tanpa mengorbankan lingkungan,” kata Nani. (Ant)