JAKARTA, borneoreview.co – Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memprioritaskan pengendalian harga eceran tertinggi (HET) sebagai langkah strategis dalam menekan laju inflasi. Tomsi menegaskan bahwa pengawasan terhadap HET harus diperkuat untuk mencegah fluktuasi harga yang kerap terjadi dari minggu ke minggu.
“Nah, bagaimana ini bisa mengatasinya supaya kita tidak dari minggu ke minggu tidak ada perubahan,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/11/2024). Ia juga mengimbau pemda agar terus memantau harga-harga yang berpotensi bergejolak, khususnya pada komoditas pokok, sehingga pemda dapat merespons fluktuasi harga secara cepat.
Berdasarkan laporan dari Perum Bulog, Tomsi menjelaskan bahwa masih terdapat potensi harga gabah di beberapa wilayah yang berada di bawah harga acuan. Penyerapan gabah di wilayah-wilayah tersebut diharapkan bisa memperkuat cadangan beras Bulog, yang selanjutnya digunakan untuk mengintervensi harga beras di pasar agar tetap stabil di tingkat konsumen.
Tomsi juga menyoroti tren kenaikan harga bawang merah meskipun masih dalam batas harga acuan. Selain itu, pemerintah memberi perhatian khusus pada kenaikan harga gula yang dilaporkan terjadi di beberapa daerah. Tomsi meminta agar pada pertemuan minggu depan, pemda dapat menyampaikan laporan perkembangan terkait dampak dari langkah-langkah intervensi yang telah diambil, terutama dalam upaya menurunkan harga beras serta pengaruhnya terhadap cadangan pangan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga mencatat bahwa tingkat inflasi year to date (Januari-Oktober 2024) tercatat sebesar 0,82 persen. Beberapa komoditas seperti rokok kretek mesin, emas perhiasan, kopi bubuk, daging ayam ras, ikan segar, beras, dan bawang merah memiliki andil besar terhadap inflasi, sementara komoditas lain seperti tomat, cabai merah, telur ayam ras, dan cabai rawit memberikan kontribusi deflasi.
Provinsi dengan inflasi terendah, antara lain Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi di tahun 2024. (Ant)
