BANJARBARU, borneoreview.co – Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, semakin serius dalam merencanakan pengadaan lahan guna menunjang pembangunan infrastruktur. Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina, mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya mengedukasi perangkat organisasi pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan untuk mendukung proses pengadaan lahan yang matang dan terencana.
Ibnu Sina menyatakan bahwa sinergi antarlembaga pemerintah sangat penting agar pengadaan lahan tidak tergesa-gesa. “Kalau tergesa-gesa, kita rentan menghadapi masalah di kemudian hari, baik dalam hal teknis maupun harga lahan yang semakin melambung,” tuturnya pada Rabu (25/10). Oleh sebab itu, Pemkot Banjarmasin sedang mengkaji untuk memiliki bank tanah, yang nantinya bisa mempermudah pengadaan lahan secara bertahap.
Bank tanah ini, menurut Ibnu Sina, akan menguntungkan untuk pembangunan jangka panjang, seperti proyek sepuluh tahun mendatang, di mana lahan yang dibutuhkan sudah tersedia sebelum harga meningkat drastis. Ibnu Sina mencontohkan pengalaman sebelumnya, saat Pemkot harus mengeluarkan hampir Rp80 miliar untuk pembebasan lahan di daerah Sungai Lulut, Banjarmasin Utara, untuk pelebaran jalan dan pembangunan jembatan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, Chandra, turut menambahkan bahwa sosialisasi pengadaan lahan telah dilakukan di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk kecamatan dan kelurahan. “Kami sudah memiliki timeline pengadaan lahan yang mengikuti SOP agar prosesnya berjalan sesuai rencana dan menghindari potensi konflik,” jelasnya.
Ia mencontohkan proyek pembangunan jembatan Mantuil yang dilakukan pada tahun 2023, yang sudah mengikuti SOP dan berjalan dengan baik. Chandra berharap agar perencanaan yang matang ini bisa mendukung kelancaran pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur lain di Banjarmasin tanpa kendala hukum atau konflik di masa depan. (Ant)
