PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk memfokuskan arah pembangunan daerah pada sektor pendidikan dan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026.
“Dana transfer yang semula sebesar Rp864,1 triliun pada 2025 turun menjadi Rp650 triliun di tahun 2026. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk semakin kreatif mengembangkan kebijakan yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga kita akan memfokuskan kepada sejumlah bidang pembangunan, terutama di pendidikan dan infrastruktur,” kata Bupati Kubu Raya, Sujiwo, saat menghadiri Rapat Paripurna bersama DPRD Kubu Raya, Rabu (24/9/2025).
Sujiwo menyampaikan bahwa kondisi fiskal nasional memberikan tantangan tersendiri bagi daerah. Hal itu menyusul adanya penurunan dana transfer ke daerah pada 2026 yang berimplikasi langsung terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan seperti pendidikan dan infrastruktur.
Ia menegaskan, strategi peningkatan PAD akan dilakukan melalui optimalisasi potensi pajak daerah dan pemanfaatan aset daerah yang belum tergarap maksimal. Namun, kebijakan itu tetap memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan beban, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah.
“Kami berlandaskan pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Saat ini, pajak dan retribusi daerah berkontribusi sebesar 11,4 persen dari total pendapatan. Insyaallah, ikhtiar kita bersama akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kubu Raya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sujiwo menegaskan arah prioritas pembangunan dalam RAPBD 2026 tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting.
“Selain itu, perhatian juga diberikan pada peningkatan pembangunan kawasan perdesaan strategis serta adaptasi dan mitigasi bencana. Dengan kerja sama pemerintah daerah dan DPRD, kita berupaya memastikan RAPBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia pun mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Kubu Raya yang dinilai telah berkontribusi besar dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pelayanan sosial dasar. (Ant)
