PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalbar melalui Dinas Perikanan meluncurkan aplikasi Sistem Layanan Perikanan Elektronik (e-SILAKAN) sebagai upaya mempermudah akses layanan administrasi bagi para nelayan dan pelaku usaha perikanan.
“Aplikasi ini merupakan jawaban atas berbagai persoalan birokrasi yang selama ini membelit nelayan. Aplikasi e-SILAKAN dirancang untuk memangkas prosedur layanan yang selama ini membutuhkan kunjungan fisik ke kantor dinas,” kata Kepala Dinas Perikanan Kubu Raya Hefmi Rizal di Sungai Raya, Jumat (21/11/2025).
Hefmi menjelaskan, melalui Aplikasi e-SILAKAN, nelayan dapat mengajukan rekomendasi, mengunggah dokumen, serta mengirim proposal secara daring. Untuk mendukung implementasi sistem tersebut, Dinas Perikanan akan memberikan pelatihan kepada tenaga teknis di desa-desa pesisir.
Dia juga menjawab pertanyaan terkait alat tangkap cantrang. Ia menegaskan bahwa penggunaan cantrang tetap dilarang, namun terdapat ruang modifikasi yang diperbolehkan sesuai ketentuan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Cantrang memang dilarang, tetapi ada modifikasi yang diizinkan berdasarkan peraturan menteri,” tuturnya.
Di tempat yang sama Sekda Kubu Raya, Yusran Anizama berharap kehadiran aplikasi e-SILAKAN dapat mempercepat pelayanan serta memastikan nelayan mendapatkan hak-haknya, terutama akses terhadap BBM bersubsidi.
Saya berharap sarasehan ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam saat membuka kegiatan
“Prinsipnya kita bersama semua stakeholder siap mengawal setiap permasalahan untuk diselesaikan. Forum seperti ini harus menghasilkan langkah konkret,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yusran menyoroti masalah klasik yang terus menghantui nelayan, yakni sulitnya mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia menyebut harga yang seharusnya Rp6.800 per liter, justru harus ditebus nelayan hingga Rp15.000 di lapangan.
“Selisihnya luar biasa, dua kali lipat. Ini sangat memberatkan,” kata Yusran.
Ia menduga persoalan distribusi dan administrasi menjadi penyebab utama, dan berharap Pertamina dapat memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan.
Selain BBM, Yusran menyebut nelayan juga menghadapi tantangan perubahan iklim, keselamatan melaut, minimnya infrastruktur, hingga rendahnya literasi digital yang memengaruhi akses layanan. (Ant)
