BANJARMASIN, borneoreview.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, akan menjalankan program penanganan kemiskinan pada 2025 dengan mencapai 73 ribu kepala keluarga (KK).
Menurut Pemkot Banjarmasin, jika dihitung jiwa, warga miskin di kota itu sebanyak 187.895 orang dari sekitar 700 ribu jiwa. Jadi, program penanganan tersebut tidak menyentuh seluruhnya.
“Angka kemiskinan di kota ini sekitar 27 persen dari jumlah penduduk,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Nuryadi, di Banjarmasin, Jumat (31/1/2025).
Dia mengungkapkan, jumlah tersebut sesuai yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada 2024, sebagai dasar untuk penanganannya pada 2025.
“Jika dilihat angkanya masih stabil seperti tahun lalu, tidak naik tidak juga turun signifikan,” ucapnya.
Menurut dia, jika dihitung jiwa, warga miskin di kota ini sebanyak 187.895 orang dari sekitar 700 ribu jiwa penduduk di kota ini.
Nuryadi menyampaikan, berbagai program diluncurkan untuk membantu kesejahteraan warga miskin di kota ini baik lewat APBD kota, APBD provinsi maupun dari pusat.
“Mereka ada yang dapat bantuan beras sejahtera (Rastra), bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH) dan lainnya,” ucap Nuryadi.
Bahkan untuk jaminan kesehatan, kata Nuryadi, Pemkot Banjarmasin juga memasukkan mereka dalam program BPJS Kesehatan, yakni membayar iurannya.
“Adapula program bedah rumah warga tidak mampu, semua program itu berlanjut tahun ini,” ujarnya.
Agar data yang dimiliki valid, Nuryadi menyatakan, pendataan ulang di lapangan akan dilakukan untuk pembaharuan DTKS.
“Apabila nantinya ada ditemukan masyarakat yang sudah berkecukupan ekonominya, maka akan dikeluarkan dari DTKS penerima manfaat,” ujarnya.
Untuk pendataan ulang tersebut, kata Nuryadi, dimulai pada 20 kelurahan, dari 52 Kelurahan di kota ini pada lima kecamatan.
“Siapa tahu ada yang tercecer atau ada keluarga miskin baru, harus bisa kita tangani secepatnya,” ujarnya. (Ant)
