PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menekankan pentingnya keterlibatan kaum disabilitas di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, politik, maupun kehidupan sosial sebagai upaya penghapusan stigma negatif, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan dukungan keluarga dalam mendampingi penyandang disabilitas.
“Kami dari Pemprov Kalbar berusaha untuk memperkuat kesadaran publik sekaligus membuka ruang lebih luas bagi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, di Pontianak, Jumat (26/9/2025).
Harisson menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Investasi/BKPM RI yang telah memilih Kalimantan Barat sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran dan Peluang Disabilitas di Kalbar.
Menurutnya, perhatian pemerintah pusat menjadi bukti nyata dukungan terhadap tumbuh kembang penyandang disabilitas, termasuk dalam sektor usaha kecil dan menengah.
“Ini menjadi bukti betapa besarnya perhatian dan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pertumbuhan UMKM di daerah, termasuk bagi para pelaku usaha penyandang disabilitas,” tuturnya.
Harisson menegaskan, sejalan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, paradigma baru telah menempatkan disabilitas bukan lagi sebagai objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak penuh dan setara.
Negara, katanya, berkewajiban memastikan pemenuhan hak tersebut melalui perlindungan, penghormatan, hingga penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
“Para penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk dalam pekerjaan maupun pengembangan kapasitas untuk meningkatkan keahliannya,” kata Harisson.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemprov Kalbar berkomitmen mendukung penguatan peran disabilitas di bidang usaha. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah mendorong Bank Kalbar menghadirkan program khusus yang memberikan prioritas dukungan bagi UMKM disabilitas.
“Sejatinya nanti akan kami dorong Bank Kalbar untuk memberikan program prioritas dalam membantu para pelaku UMKM disabilitas agar mampu mengembangkan usahanya,” katanya.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Provinsi Kalbar berharap tercipta ruang yang lebih inklusif, di mana penyandang disabilitas dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan masyarakat lainnya.
“Tidak hanya itu, mereka juga diharapkan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya,” tuturnya. (Ant)