PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan telah menyiapkan program pemerataan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur dasar di wilayah pesisir, sebagai upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh daerah.
“Saya datang untuk mendengar dan melihat langsung kondisi masyarakat. Komitmen pemerintah provinsi adalah memastikan pemerataan pembangunan, terutama di bidang pendidikan dan infrastruktur,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, saat melakukan kunjungan kerja perdana ke Desa Sungai Nipah, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, dalam rangka menghadiri peringatan Hari Jadi ke-29 Desa Sungai Nipah, Senin (13/10/2025).
Di hadapan warga yang memadati halaman kantor desa, Krisantus menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat masyarakat, serta menegaskan bahwa kehadirannya di wilayah pesisir merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi memastikan pemerataan pembangunan pembangunan berjalan.
Krisantus mengakui bahwa wilayah pesisir seperti Teluk Pakedai memiliki tantangan geografis yang tidak ringan, namun hal itu tidak boleh menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan dan infrastruktur layak.
“Pembangunan jalan menjadi prioritas utama. Akses yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta meningkatkan ekonomi masyarakat desa,” tuturnya.
Selain meninjau kondisi jalan menuju Desa Sungai Nipah, Krisantus juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah pesisir. Ia menuturkan kisah masa kecilnya yang tumbuh di Desa Nanga Lauk, Kabupaten Sintang, sebagai bukti bahwa pendidikan mampu mengubah nasib seseorang.
“Orang tua saya tidak pernah menyangka, anak yang lahir di kaki gunung bisa menjadi Wakil Gubernur. Semua karena pendidikan. Anak-anak kita harus tetap sekolah, karena pendidikan adalah modal yang tidak akan habis oleh zaman,” katanya.
Krosantus juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan agar hasilnya benar-benar dirasakan rakyat.
“Anggaran pembangunan berasal dari rakyat, maka hasilnya pun harus kembali untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat harus jadi pengawas sosial agar kualitas pekerjaan sesuai standar,” kata Krisantus.
Kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan dialog terbuka bersama para nelayan dan petani, yang menyampaikan berbagai aspirasi seperti bantuan alat tangkap modern, peningkatan layanan kesehatan, dan dukungan pendidikan untuk anak-anak di wilayah pesisir.
“Semua masukan dari masyarakat akan kami bawa ke meja rapat. Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa mendengarkan suara rakyat,” kata dia. (Ant)
