BANJARMASIN, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan penanganan banjir di lima kabupaten/kota yang terdampak banjir parah.
Lengkapnya, Pemprov Kalsel melakukan penanganan banjir di Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin.
Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa sesuai perintah Gubernur Kalsel H Muhidin, dilakukan penanganan serius untuk korban terdampak banjir di daerah, khususnya lima kabupaten/kota.
Koordinator pelaksana kegiatan ini, kata dia, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota setempat.
Syarifuddin menyampaikan bahwa penanganan banjir di beberapa daerah itu masing-masing melibatkan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Kalsel.
“Kita jadwal untuk penanganan per wilayah yang terdampak banjir,” ujarnya di Banjarbaru, Sabtu (25/1/2025).
Adapun jadwalnya, kata dia, pada hari ini ke lokasi banjir di Mandastana Kabupaten Batola, yakni melibatkan SKPD sekretariat DPRD Kalsel, RSUD Ulin, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Kalsel.
Selanjutnya, ke lokasi di Sei Tabuk Kabupaten Banjar pada 26 Januari 2025 yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel, Dinas Perhubungan Kalsel dan Dinas Pariwisata Kalsel.
Kemudian ke lokasi di Kurau Kabupaten Tanah Laut yang melibatkan Dinas Kehutanan Kalsel,Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Dinas Perindustrian Kalsel serta Satpol PP dan Damkar Kalsel.
“Pada tanggal 27 Januari 2025 kita ke lokasi di Pengayuan Kota Banjarbaru yang melibatkan Badan Pengembangan SDM Daerah Kalsel, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kalsel, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalsel dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel,” katanya.
Menurut dia, upaya Pemprov Kalsel pada penanggulangan bencana banjir ini, selain memberikan bantuan logistik, tim SKPD di setiap lokasi juga akan memberikan layanan kesehatan, pendidikan hingga perbaikan infrastruktur darurat.
“Pemerintah juga mengoordinasikan upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak melalui pelibatan dinas terkait,” katanya. (Ant)
