SAMARINDA, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) telah merealisasikan pembangunan 321 unit rumah layak huni. Hal ini terkait dalam program pengentasan angka kemiskinan di daerah.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, Irhamsyah, mengatakan program rumah layak huni ini dilakukan melalui kerja sama pentahelix dengan melibatkan pihak swasta dan instansi vertikal.
“Salah satu indikator warga miskin itu, bisa kita lihat dari kondisi rumahnya. Jadi Pemprov membantu mengintervensi dari sisi itu, kita bangunkan rumah yang layak huni untuk meningkatkan taraf hidup agar mampu keluar dari jerat kemiskinan,” kata Irham.
Program rumah layak huni ini telah dilaksanakan sejak 2022 itu tersebar di sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim dengan tujuan utama untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut.
Sejak dimulainya program pembangunan rumah layak huni pada 2022, Pemprov Kaltim berhasil membangun sebanyak 321 unit rumah di 10 kabupaten/kota.
Menurut Irham, dana dari program rumah layak huni ini tidak menggunakan APBD Kaltim. Melainkan, dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Kaltim.
“Ada sebanyak 38 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor mulai dari pertambangan, perkebunan, perbankan dan lainnya yang menyalurkan dana CSR-nya untuk pembangunan RLH,” kata Irham.
Dalam pelaksanaannya, program rumah layak huni itu menyediakan dua tipe desain rumah, yaitu tipe 36 dengan konstruksi beton dan tipe 45 dengan konstruksi kayu. Sejak dimulainya program ini, sebanyak 310 unit telah berhasil dibangun dari target 508 unit.
“Tahun ini, kami berhasil membangun 80 unit, sehingga total yang telah dibangun hingga 2024 mencapai 310 unit,” jelasnya.
Irhamsyah mengungkapkan bahwa Samarinda dan Kutai Timur menjadi daerah dengan jumlah pembangunan rumah layak huni terbanyak, masing-masing sebanyak 52 unit.
Rumah layak huni juga dibangun di beberapa daerah lain yaitu Balikpapan (50 unit), Kutai Kartanegara (32 unit), Paser (30 unit), Bontang (29 unit), Kutai Barat (22 unit), Penajam Paser Utara (21 unit), Berau (10 unit), dan Mahakam Ulu (8 unit).
Selain pembangunan rumah, para penerima manfaat program ini juga mendapatkan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, seperti pengolahan pangan, pertukangan, dan cukur, untuk meningkatkan kemampuan bekerja dan menghasilkan pendapatan.
“Jangan sampai rumahnya sudah layak huni, tapi mereka tetap tidak berpenghasilan. Jadi kita beri bekal dengan pelatihan dan modal usaha,” ucapnya.
Irham mengungkapkan angka kemiskinan di Kaltim pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,11 persen. “Perkembangan terbaru pada Maret 2024 menunjukkan penurunan menjadi 5,78 persen, atau berkurang sebesar 0,33 persen,” pungkasnya. (Ant)
