MATARAM, borneoreview.co — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) berkomitmen mengurangi ketergantungan terhadap sektor tambang, meskipun sektor ini memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian daerah. Pemprov NTB berencana melakukan transformasi ekonomi berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan sektor nontambang.
Iswandi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, dalam pernyataannya di Mataram pada Jumat, menekankan pentingnya inklusivitas dalam pembangunan ekonomi.
“Kami perlu terus-menerus memastikan ke depan pertumbuhan ekonomi nontambang selalu mengalami peningkatan,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nontambang NTB menunjukkan peningkatan signifikan pascapandemi COVID-19. Pada 2021, pertumbuhan sektor nontambang mencapai 2,86 persen, naik menjadi 3,42 persen pada 2022, dan kembali tumbuh hingga 4,80 persen pada tahun 2023.
Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi NTB yang bergantung pada tambang mengalami fluktuasi. Pada 2021, sektor ini tumbuh 2,30 persen, meningkat drastis menjadi 6,95 persen pada 2022, tetapi turun tajam menjadi 1,80 persen pada 2023.
Iswandi mencatat bahwa wilayah-wilayah tetangga, seperti Bali dan Nusa Tenggara Timur, yang tidak bergantung pada tambang, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Hal ini menjadi motivasi bagi NTB untuk fokus mengembangkan sektor lain, seperti pariwisata dan industri pengolahan.
Selama periode 2025 hingga 2045, Pemprov NTB akan berfokus pada pengembangan sektor pariwisata dan industri pengolahan untuk menggeser dominasi sektor tambang.
“Potensi nontambang menjadi perhatian kami agar selalu meningkatkan produktivitas dan diversifikasi ekonomi,” jelas Iswandi.
Dengan langkah-langkah ini, NTB berharap menjadi daerah maju dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi melalui ekonomi yang digerakkan oleh masyarakat.
