JAKARTA, borneoreview.co- Pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi guna mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Langkah penyederhanaan regulasi Peremajaan Sawit Rakyat ini sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan tersebut.
Pasalnya, jika Kebun Sawit Rakyat (PR) tidak dilakukan peremajaan maka mulai 2025 akan terjadi penurunan produksi hingga tahun 2045.
Setidaknya hal ini diungkapkan Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat.
Tepatnya, saat dia bicara dalam ajang 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) dan 2026 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).
Dia juga menyampaikan, saat ini produksi minyak sawit mentah (CPO) sebesar 48,12 juta ton naik dari 2024 sebesar 47,47 juta ton.
Artinya, apabila lqmbat atau bahkan tak ada peremajaan Kebun Sawit Rakyat maka akan terjadi penurunan produksi.
Penurunan produksi tersebut, lanjutnya, diproyeksikan produksi CPO hanya sebesar 44,34 juta ton dengan produktivitas sebesar 3,1 ton/ha/tahun.
Oleh karena itu, Abdul Roni menyatakan, dalam upaya meningkatkan produktivitas, pemerintah mempercepat Program Peremajaan Sawit Rakyat dengan reformasi regulasi besar-besaran.
Dia mencontohkan reformasi regulasi tersebut seperti penyederhanaan persyaratan dari 14 syarat menjadi 2 syarat, verifikasi dipangkas dari tiga tahap menjadi satu tahap, integrasi proses melalui sistem digital nasional.
“Penyederhanaan PSR merupakan langkah nyata memudahkan pekebun dan mempercepat peremajaan,” katanya.
Dikatakannya, industri sawit nasional kini mencakup 16,38 juta hektare, dengan 42 persen dikelola oleh pekebun rakyat. Industri ini menyerap 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung.
Seiring meningkatnya kebutuhan domestik untuk minyak goreng dan biodiesel, pemerintah mendorong hilirisasi sawit.
Yakni melalui pembangunan fasilitas biodiesel, DMO minyak goreng, margarin, bio propylene glycol, serta unit pengolahan inti di berbagai provinsi seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan.
“Program hilirisasi diproyeksikan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru dan meningkatkan kontribusi sawit terhadap PDB nasional,” katanya.
(Ant)
