SAMARINDA, borneoreview.co – Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur (Kadisbun Kaltim), Ence Achmad Rafiddin Rizal, mengungkapkan bahwa perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut memiliki peran besar dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan pemanasan global. Ia menyebutkan bahwa total luas lahan sawit yang ada di Kaltim mencapai 1.345.364 hektare.
“Kelapa sawit di Kalimantan Timur tidak hanya berfungsi sebagai komoditas unggulan, tetapi juga berperan dalam menyerap karbon, sehingga membantu mengurangi emisi GRK,” ujar Ence Achmad di Samarinda, Senin (9/9).
Ia menjelaskan, dari total 2.317.795 hektare yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan 1.263.745 hektare yang berstatus hak guna usaha (HGU), luas tanam kelapa sawit di provinsi tersebut terdiri dari kebun inti sebesar 971.271 hektare serta kebun plasma atau rakyat seluas 373.212 hektare.
Ence juga menyoroti bahwa Kalimantan Timur adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah berhasil mengimplementasikan program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund. Program ini berfokus pada pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. “Keberhasilan program ini telah mendapatkan apresiasi dari Bank Dunia dalam bentuk penghargaan berbasis kinerja,” ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa meskipun sawit memiliki kemampuan menyerap karbon, usaha perkebunan tetap menghasilkan emisi GRK, terutama dari operasional perkebunan dan pabrik. Proses transportasi, penggunaan listrik, dan perawatan tanaman seperti replanting, penggunaan pupuk, serta pembakaran di pabrik menjadi salah satu sumber emisi tambahan.
Sebagai contoh, Ence menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit dengan pabrik berkapasitas 60 ton per jam, yang menghasilkan CPO dan PKO, mampu menyerap sekitar 199.620 ton CO2 equivalent per tahun. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa perkebunan sawit dapat menjadi solusi dalam mengurangi emisi karbon jika dikelola dengan baik.
“Dalam konteks global, GRK menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk perusahaan perkebunan dan petani, untuk terus mendukung kebijakan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan,” pungkas Ence.