SAMARINDA, borneoreview.co – Kinerja transfer ke daerah (TKD) dari APBN ke APBD Kalimantan Timur (Kaltim) dan kabupaten/kota pada semester I-2024 mencapai Rp15,89 triliun, atau 40,75 persen dari pagu Rp39 triliun. Angka ini menunjukkan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan RI Provinsi Kaltim, M Syaibani, akumulasi realisasi TKD pada periode ini tumbuh sebesar 18,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Peningkatan tersebut terutama didorong oleh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang meningkat 20,40 persen, akibat kenaikan realisasi DBH dari sumber daya alam minyak dan energi batubara tahun anggaran 2024,” katanya, Jumat (2/8/2024).
Realisasi pendapatan APBD Kaltim hingga Juni 2024 mencapai Rp27,15 triliun atau 41,46 persen dari target, didominasi oleh dana transfer. Pendapatan dana transfer hingga Juni 2024 sebesar Rp21,94 triliun atau 43,62 persen dari target, menegaskan bahwa dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pembangunan di Kaltim.
Untuk penggunaan belanja dari APBD Kaltim bersama 10 kabupaten/kota, realisasi sementara hingga Juni 2024 mencapai Rp32,68 triliun atau 46,56 persen dari pagu sebesar Rp70,19 triliun.
“Sementara itu, realisasi belanja oleh kementerian/lembaga pada proyek-proyek di Kaltim mencapai Rp12,8 triliun atau 24,50 persen dari total pagu sebesar Rp52,25 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 95,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” tambahnya.
Pertumbuhan realisasi belanja terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu, belanja barang dan jasa, termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial, juga mengalami peningkatan.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kaltim hingga akhir Juni 2024 mencapai Rp1,71 triliun, mencapai 98,28 persen dari target. Angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 67,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan capaian ini, Kaltim menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. (Ant)
