SAMARINDA, borneoreview.co – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, memaparkan berbagai tantangan dalam pengelolaan tambang di wilayahnya yang mencakup lebih dari 5 juta hektare. Dalam wawancara eksklusif, Akmal menyoroti pentingnya pengelolaan tambang yang baik demi mendukung perekonomian daerah dan nasional, sekaligus meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat.
“Meskipun banyak pemegang konsesi yang telah berkontribusi positif, tidak semua dikelola sesuai standar yang ditetapkan. Jika tidak diawasi dengan baik, muncul celah untuk aktivitas ilegal,” ujar Akmal, Rabu (20/11/2024).
Ia mengungkapkan bahwa kurangnya pengawasan membuka peluang bagi oknum tertentu untuk mengelola area tambang secara ilegal. Akibatnya, sejumlah dampak negatif, termasuk insiden tragis seperti meninggalnya anak-anak di bekas tambang yang tidak direklamasi, semakin sering terjadi.
“Kasus terakhir yang sangat menyedihkan adalah meninggalnya beberapa anak-anak di eks-tambang yang tidak ditutup. Juga ada warga kita yang meninggal akibat kendaraan pengangkut tambang menggunakan fasilitas negara, bukan jalur holding yang semestinya,” tambah Akmal.
Meski demikian, Akmal tetap mengapresiasi pemegang konsesi yang telah beroperasi sesuai aturan dan prinsip keberlanjutan. Ia menyebutkan, dari 1.400 pemegang konsesi, sebagian besar berkontribusi signifikan melalui pendapatan daerah, lapangan pekerjaan, dan program pemberdayaan masyarakat.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Akmal menyerukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah. “Kita perlu duduk bersama untuk memastikan pertambangan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan dan keselamatan,” tegasnya.
Dengan pengelolaan yang lebih terkoordinasi dan pengawasan ketat, Akmal optimistis bahwa sektor tambang di Kalimantan Timur dapat menjadi berkah bagi masyarakat dan daerah. (Lip)