Jakarta, borneoreview.co – Sektor perumahan menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam debat capres pamungkas Pemilu Presiden 2024, Prabowo berkomitmen membangun tiga juta rumah per tahun sebagai bagian dari 17 Program Prioritas.
Melalui Program 3 Juta Rumah, pemerintah menjamin tempat tinggal layak dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk sanitasi yang memadai. Targetnya, pembangunan atau renovasi 40 rumah per desa/kelurahan setiap tahun, dengan rincian satu juta apartemen di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan. Program ini diharapkan mengurangi backlog kepemilikan rumah yang mencapai sembilan juta unit.
Setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo memisahkan Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP, dipimpin oleh Maruarar Sirait. Langkah ini bertujuan mempercepat realisasi program perumahan prorakyat.
Optimalisasi Lahan dan Semangat Gotong Royong
Pemerintah memanfaatkan lahan sitaan koruptor dan tanah terlantar untuk pembangunan rumah. Sebagai contoh, lahan 1.000 hektare di Banten dan potensi 1,3 juta hektare tanah terlantar menjadi prioritas.
Langkah lain adalah optimalisasi aset pemerintah, seperti Rusun Pasar Rumput yang tarif sewanya diturunkan untuk meningkatkan keterjangkauan. Gotong royong juga diwujudkan melalui sumbangan swasta, seperti pembangunan 250 rumah tapak gratis di Tangerang dan 500 rumah layak huni di Berau, Kalimantan Timur.
Keberlanjutan FLPP
Pemerintah melanjutkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target 166 ribu unit rumah pada 2024, membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga kini, FLPP telah membiayai 1,5 juta unit rumah sejak diluncurkan pada 2010.
Program 3 Juta Rumah menjadi landasan kebijakan perumahan prorakyat, dengan kolaborasi berbagai pihak dan keberlanjutan program pembiayaan untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Ant)
