PONTIANAK, borneoreview.co – Perusahaan pertambangan memiliki kewajiban besar dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Setiap kegiatan perusshaan pertambangan wajib mengikuti ketentuan dalam undang-undang lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan alam dan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
Pemerintah Indonesia telah mengatur secara tegas berbagai bentuk sanksi bagi perusahaan pertambangan yang tidak patuh terhadap aturan ini.
Ada dua regulasi utama yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Keduanya mewajibkan perusahaan pertambangan untuk menjalankan studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), melakukan reklamasi, serta menjamin pelaksanaan pascatambang.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif, pidana, atau sanksi lingkungan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban lingkungan bisa dikenai sanksi sebagai berikut:
– Teguran tertulis, jika terjadi pelanggaran ringan terhadap pengelolaan lingkungan.
– Paksaan pemerintah, seperti penghentian sementara kegiatan pertambangan.
– Denda administratif hingga miliaran rupiah, tergantung skala kerusakan lingkungan.
– Pencabutan izin usaha, jika perusahaan terbukti membahayakan lingkungan secara sistematis.
– Sanksi pidana, berupa penjara dan denda bagi penambangan ilegal, kelalaian reklamasi, atau pencemaran berat.
Semua sanksi ini dirancang untuk menekan potensi kerusakan lingkungan dan menjamin bahwa perusahaan pertambangan menjalankan operasinya sesuai prinsip keberlanjutan.
Sejatinya kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan bukan sekadar formalitas hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial dan moral perusahaan pertambangan.
Lingkungan yang rusak akibat penambangan tidak hanya mengganggu ekosistem, tetapi juga bisa memicu konflik sosial, bencana alam, hingga kerugian ekonomi jangka panjang.
Oleh karena itu, penting bagi perusahaan pertambangan untuk menjadikan regulasi lingkungan sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik.
Perusahaan pertambangan di Indonesia wajib mematuhi undang-undang lingkungan dan siap menerima sanksi bila mengabaikannya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan bukan hanya bentuk perlindungan terhadap alam, tetapi juga upaya menjaga masa depan industri tambang agar tetap berkelanjutan dan bertanggung jawab.***
