Sujiwo Tanggapi Julukan “Bupati Konten”: Transparansi Bukan Pencitraan

Bupati konten

KUBU RAYA, borneoreview.co – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, belakangan ini ramai diperbincangkan publik lantaran aktivitasnya yang kerap membagikan vlog dan konten media sosial terkait kegiatan pemerintahan. Tak sedikit warganet yang menjulukinya sebagai “Bupati konten”.

Namun, Sujiwo menanggapi cibiran disebut Bupati konten itu dengan tenang. Ia menegaskan bahwa aktivitasnya di media sosial bukan untuk pencitraan, melainkan wujud nyata keterbukaan informasi publik.

“Mau orang bilang saya Bupati konten, enggak masalah. Mau bilang pencitraan juga silakan. Yang penting kami punya niat baik untuk menyampaikan informasi dan transparansi kepada rakyat,” ujarnya kepada Pontianak Post, Rabu (5/11/2025).

Menurut Jiwo, sapaan akrabnya, masyarakat berhak mengetahui segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan. Ia berpendapat bahwa pejabat publik wajib menjelaskan apa yang sedang dikerjakan agar masyarakat dapat menilai secara langsung kinerja pemerintah.

“Tuhan itu Maha Tahu, tapi rakyat juga harus kita kasih tahu. Kita ini penyelenggara negara, rakyat harus tahu kita sedang apa, di mana, dan apa yang kita lakukan. Ini bentuk transparansi, dan transparansi itu haknya rakyat,” tegasnya.

Sebagai bentuk keterbukaan itu, Jiwo aktif menggunakan vlog dan media sosial pribadinya untuk menyampaikan informasi tentang program serta pembangunan di Kubu Raya. Ia mencontohkan, dalam proyek perbaikan Jalan Sungai Raya Dalam senilai Rp10 miliar, dirinya menjelaskan secara rinci item pekerjaan, ketebalan, lebar, hingga panjang jalan agar masyarakat dapat ikut mengawasi.

“Dengan cara itu masyarakat bisa tahu dan memastikan apakah pekerjaan di lapangan sesuai dengan yang kami sampaikan,” jelasnya.

Bupati yang baru menjabat sekitar tujuh bulan ini menilai bahwa keterbukaan justru memperkuat kepercayaan publik. Menurutnya, semakin banyak masyarakat memahami proses pembangunan, semakin besar pula partisipasi mereka dalam mengawasi dan memberi masukan.

“Makanya setiap proyek harus ada plang nama, besar anggarannya berapa, siapa konsultannya, siapa pelaksananya. Tujuannya supaya rakyat tahu dan ikut mengawasi. Ternyata masyarakat banyak yang mengapresiasi langkah ini,” ungkap Jiwo.

Sujiwo juga mengimbau para aparatur pemerintah daerah untuk tetap fokus bekerja dan tidak mudah terganggu oleh kritik yang tidak membangun. Ia menegaskan semangat transparansi harus menjadi budaya dalam birokrasi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan dipercaya rakyat.

“Kalau dengan ngevlog saya disebut pencitraan, enggak masalah. Saya baru tujuh bulan menjabat, Pilkada masih lama, dan saya belum tentu mau maju lagi. Bagi saya, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Yang penting niat kita baik, bekerja terbuka, dan terus mengabdi untuk masyarakat,” pungkasnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *