PANGKAL PINANG, borneoreview.co — Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menghadapi tantangan besar dalam upaya percepatannya, terutama karena regulasi yang belum mendukung. Anggota Dewan Pengawas BPDPKS, Joko Supriyono, menyebutkan bahwa tantangan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab BPDPKS, tetapi juga merupakan pekerjaan rumah bersama yang melibatkan banyak kementerian.
“Ini urusannya banyak kementerian. Jadi hambatannya itu di banyak kementerian, bukan di BPDPKS. Ini upaya yang terus dilakukan untuk memperbaiki regulasi prosedur agar PSR bisa meningkat,” ujar Joko saat berbicara di Belitung Timur, Rabu.
Selama beberapa tahun terakhir, kinerja PSR memang mengalami perlambatan. Berdasarkan data BPDPKS, hingga Juli 2024, realisasi PSR baru mencapai 18.484 hektar dengan alokasi dana sebesar Rp544 miliar yang tersebar di 22 provinsi. Padahal, target yang dicanangkan untuk tahun ini adalah seluas 120 ribu hektar.
Meskipun alokasi dana per hektar akan meningkat dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta mulai 1 September 2024, Joko menekankan bahwa peningkatan dana ini tidak otomatis akan memperbaiki kinerja PSR jika regulasi yang mendukung belum tersedia.
Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana sekaligus Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS, Kabul Wijayanto, menyoroti penurunan produktivitas minyak kelapa sawit Indonesia (CPO) dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, produktivitas CPO nasional menurun dari 3,26 metrik ton per hektar per tahun pada 2019 menjadi 2,87 metrik ton per hektar per tahun pada 2023. Produktivitas dari perkebunan sawit rakyat bahkan lebih rendah lagi, yakni 2,58 metrik ton per hektar per tahun pada 2023.
Kabul menyatakan bahwa BPDPKS terus berupaya meningkatkan produktivitas melalui pelaksanaan program PSR. Sejak 2016 hingga Juli 2024, realisasi PSR baru mencapai 345 ribu hektar, jauh dari target pemerintah sebesar 180 ribu hektar per tahun.
“Program peremajaan dan program sarana dan prasarana merupakan kontribusi BPDPKS untuk meningkatkan produktivitas. Jika capaian program ini tidak dilakukan dengan baik, tentu akan berimbas pada produktivitas yang diharapkan,” tegas Kabul. (Ant)
