PONTIANAK, borneoreview.co – Tim Penggerak (TP) Posyandu Provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Lomba Tim Pembina Posyandu Provinsi 2025 pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu 2025.
“Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum TP Posyandu, Tri Tito Karnavian, di mana piagam tersebut menjadi apresiasi atas komitmen dan partisipasi TP Posyandu Kalbar dalam memperkuat peran posyandu di tingkat daerah,” kata Ketua TP Posyandu Kalbar, Erlina Ria Norsan di Pontianak, Rabu (24/9/2025).
Dia menjelaskan, Rakornas Posyandu tahun ini mengangkat fokus pada penguatan enam bidang standar pelayanan minimal (SPM) yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta sosial. Forum ini sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja posyandu di seluruh Indonesia.
Erlina menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menegaskan keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh kader posyandu di Kalbar.
“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja bersama. Saya sangat mengapresiasi dedikasi kader yang tanpa kenal lelah memberikan pelayanan bagi masyarakat. Semoga capaian ini menjadi penyemangat untuk menjadikan posyandu sebagai pusat kesehatan, edukasi, dan pemberdayaan,” tuturnya.
Ke depan, katanya, TP Posyandu Kalbar berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi enam bidang standar pelayanan minimal hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Pada Rakot tersebutm Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya keberadaan posyandu sebagai “mesin sosial” yang memiliki jaringan luas hingga ke tingkat keluarga. Posyandu, menurutnya, bukan hanya berfungsi dalam pelayanan kesehatan, tetapi telah bertransformasi menjalankan enam bidang SPM sesuai mandat undang-undang.
“Posyandu adalah mitra pemerintah. Keberadaannya diakui dalam undang-undang, dan fungsinya tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi mencakup enam standar pelayanan minimal,” kata Mendagri.
Ia mencontohkan, salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan posyandu adalah memperkuat sektor pangan melalui gerakan menanam secara kolektif oleh kader PKK, posyandu, dan pemerintah desa. Gerakan ini diyakini mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi di tingkat desa. (Ant)
