BANJARBARU, borneoreview.co – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan Ujian Nasional (UN) akan kembali dilaksanakan pada tahun ajaran 2025/2026. Meski konsepnya belum diumumkan, kabar ini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan pakar pendidikan.
Reja Fahlevi, akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), menyambut baik rencana ini. Ia menilai penghapusan UN yang digantikan dengan assessment nasional membuat standar mutu pendidikan nasional menjadi kurang jelas.
“Assessment nasional lebih menitikberatkan kepada siswa, tapi tidak memetakan kualitas pendidikan secara menyeluruh,” ujar Reja, Kamis (9/1/2025).
Menurutnya, UN diperlukan sebagai tolok ukur untuk mengukur kemajuan, stagnasi, atau bahkan kemunduran sistem pendidikan nasional. Kendati demikian, ia menyarankan agar sistem pelaksanaan UN diubah agar lebih komprehensif dan relevan.
“Metode lama terlalu terbatas pada beberapa mata pelajaran. Semua mata pelajaran seharusnya diujikan agar hasilnya lebih representatif,” tambahnya.
Selain itu, Reja mengusulkan pelaksanaan UN berbasis online. Menurutnya, metode ini tidak hanya lebih efisien tetapi juga dapat mencegah kebocoran soal yang kerap menjadi masalah.
Ia juga menyoroti relevansi UN dalam menjaga standar pendidikan nasional agar sesuai dengan standar internasional. “Misalnya, lulusan SMA di Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke Belanda membutuhkan nilai UN sebagai salah satu syarat. Dengan demikian, wacana ini sangat penting untuk dikaji dan disempurnakan,” tutup Reja.
Rencana kembalinya UN diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan standar pendidikan nasional tetap terjaga, baik di tingkat lokal maupun global. (Por)
