PONTIANAK, borneoreview.co – Aroma kopi pagi di Aula Keriang Bandong, kantor Bank Indonesia di Pontianak, bercampur dengan udara sejuk bulan November.
Aroma pekat kopi seakan turut membawa pesan jelang Natal dan Tahun Baru. Bahwa, ritual tahunan itu kian dekat.
Di ruangan berarsitektur kolonial itu, puluhan kepala daerah dan pejabat penting duduk berjejer. Wajah mereka serius dan penuh perhatian.
Namun, mereka suasana tetap hangat. Apalagi mereka sedang memikirkan satu hal sama. Yaitu, bagaimana menjaga harga agar rakyat kecil, tetap tersenyum menyambut hari raya.
Di hadapan mereka, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, berdiri dengan suara tenang namun tegas.
Dalam High Level Meeting Strategi 4 K (Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan, Kestabilan Harga, dan Komunikasi Efektif) yang digelar Bank Indonesia Kalbar, Rabu (12/11/2025).
Wagub Krisantus menegaskan pentingnya sinergi lintas daerah, dalam menghadapi potensi gejolak inflasi, jelang perayaan besar akhir tahun.
Krisantus menegaskan, pertemuan itu menjadi wadah penting untuk menyatukan langkah dan strategi.
“Ada pengendalian inflasi di seluruh daerah Kalimantan Barat, agar stabilitas harga dan pasokan tetap terjaga,” ujarnya.
Kalimat itu tak sekadar formalitas. Di Kalimantan Barat, di mana harga beras bisa berubah lebih cepat, dari arah angin di tepian Kapuas.
Karenanya, menjaga kestabilan harga bukan sekadar angka di layar monitor komputer. Tapi juga napas hidup bagi jutaan keluarga.
Peta Jalan Inflasi
Krisis harga selalu punya wajah sama. Gelisah di dapur rumah tangga, dan cemas di kios kecil pinggir jalan.
Karena itu, pemerintah pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), sudah menyiapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027. Hal itu berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2024.
Sasaran inflasi nasional ditetapkan pada 2,5 persen ± 1 persen, angka yang terdengar kecil. Tapi butuh kerja besar dari semua pihak, untuk mencapainya.
Wagub Krisantus menjelaskan, TPID Provinsi Kalbar sudah menyesuaikan langkah dengan arah nasional.
Kini, mereka menunggu penetapan resmi agar pelaksanaan strategi bisa segera dimulai.
“Implementasi strategi 4K dalam peta jalan meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif,” ucapnya menjelaskan.
Kata “komunikasi efektif” menjadi menarik di antara tiga “K” lainnya. Sebab di era banjir informasi, salah langkah komunikasi bisa membuat isu langka beras, menjadi kepanikan massal.
Wagub Krisantus tahu betul, di tengah dunia digital, narasi bisa secepat harga naik.
Data dan Dampak Nyata
Dari podium yang berhadapan langsung dengan lambang Garuda, Wagub Krisantus membacakan data tak kalah penting dari doa.
Inflasi Kalimantan Barat pada Oktober 2025, tercatat 2,07 persen (year-on-year), 0,17 persen (month-to-month), dan 1,33 persen (year-to-date).
Angka itu, dalam bahasa ekonomi, berarti stabil dan terkendali. Tapi di balik stabilitas itu, masih ada cerita tentang Kabupaten Ketapang.
Ketapang mengalami inflasi tertinggi, sebesar 3,06 persen, dan Pontianak yang terendah, sebesar 1,58 persen.
Wagub Krisantus menegaskan, berdasarkan kajian BPS, penyumbang inflasi utama berasal dari kelompok makanan.
Seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, serta produk hortikultura, dan kelompok transportasi. “Seperti tarif angkutan udara dan LPG rumah tangga,” kata Wagub Krisantus memaparkan.
Angka-angka itu menggambarkan denyut ekonomi yang hidup di baliknya.
Ada ibu rumah tangga menimbang telur di pasar. Ada petani menatap langit menanti panen. Ada pedagang kecil menghitung ongkos transportasi yang makin naik.
Inflasi dalam bahasa sederhana, adalah soal seberapa lama uang rakyat bertahan di dompet mereka, tuturnya.
Karena itulah, Wagub Krisantus menekankan, kerja sama antar daerah menjadi kunci utama, menjaga rantai pasok barang kebutuhan pokok.
Dalam forum itu, dia menegaskan penguatan basis data dan koordinasi cepat antar pemerintah daerah.
Sehingga menjadi fondasi penting, agar tidak ada daerah kekurangan pasokan.
“Saya menekankan pentingnya penguatan rantai distribusi dan ketersediaan sebagai baseline data TPID dalam menentukan langkah strategis,” kata Krisantus.
Kerja sama antar daerah perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut cepat, katanya melanjutkan.
Natal dan Tahun Baru selalu datang dengan irama sama. Ada pasar semakin ramai, dan harga naik.
“Harapan rakyat sederhana saja, agar belanja dapur tidak menggigit terlalu keras,” kata Krisantus.
Namun, di balik angka dan kebijakan, ada wajah-wajah nyata yang memperjuangkan keseimbangan itu.
Wagub Krisantus, dengan gayanya yang tenang, bukan sekadar berbicara tentang inflasi.
Dia berbicara tentang keadilan harga. Tentang kebersamaan antar daerah. Tentang mimpi sederhana masyarakat Kalbar.
“Yang ingin menikmati hari raya tanpa was-was, akan kenaikan harga ayam atau beras,” tuturnya.
Forum itu bukan sekadar rapat, ia adalah panggung sinergi di tengah realitas ekonomi yang sering berubah dengan cepat.
Dari ruang berpendingin udara di Aula Keriang Bandong kantor BI, hingga pasar tradisional, apa yang dibahas hari itu akan bergaung.
Mewujud dalam bentuk stabilitas harga cabai, gas, bahan makanan pokok hingga tarif transportasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Jika strategi 4K berjalan sebagaimana yang diupayakan, bukan hanya harga yang stabil. Kehidupan juga lebih pasti, bagi mereka yang bergantung pada ekonomi lokal.
Sebab, pada akhirnya, menjaga inflasi bukan sekadar urusan angka. Ia adalah urusan empati, dan tanggung jawab.
Juga keinginan untuk memastikan, perayaan Natal dan Tahun Baru di tanah Borneo, tetap berlaku dengan hangat.
Tak kalah penting, meja makan tetap terisi. Hati rakyat tenang menjalankan ritual dan tradisi.***
