Site icon Borneo Review

Warga Dukung DPRD dan Pemkab Mengadu ke Provinsi Soal Pencemaran Sungai Sambas

PONTIANAK, borneoreview.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas akan mengadu ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat terkait dugaan pencemaran Sungai Sambas.

Warga pun mau aduan DPRD dan Pemkab Sambas tersebut bukan sekadar audiensi. Mereka berharap solusi terbaik muncul terkait masalah air Sungai Sambas Besar yang menguning dan keruh.

“Kabar ini disambut dengan harapan besar oleh masyarakat, yang berharap bahwa audiensi ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga diikuti dengan tindakan nyata untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai,” kata tokoh masyarakat Kabupaten Sambas, Al Mizan.

Sebagai informasi, fenomena kuningnya air Sungai Sambas telah berlangsung beberapa waktu yakni lebih kurang dua bulan dan menimbulkan berbagai kekhawatiran tentang dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Harapan kami, audiensi ini tidak hanya sekadar audiensi, tetapi juga diikuti dengan tindakan nyata untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai,” imbuh Al Mizan.

Al Mizan juga mengharapkan agar audiensi yang akan dilakukan oleh DPRD dan Pemkab Sambas dapat mencari solusi yang terbaik, agar masyarakat tidak khawatir dengan kondisi air yang menguning dan keruh tersebut.

“Kami ingin melihat pemerintah turun ke lokasi sungai yang tercemar, memantau langsung kondisi sungai, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini,” pintanya.

Masyarakat Kabupaten Sambas pun berharap bahwa DPRD  Sambas dan Pemkab Sambas dapat bekerja sama dengan Pemprov Kalbar untuk menemukan solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah air Sungai Sambas Besar yang menguning.

“Semoga pemerintah dapat memprioritaskan kepentingan masyarakat dan lingkungan, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini,” tutur Al Mizan.

Pun, Al Mizan meminta DPRD dan Pemkab Sambas dapat memublikasikan hasil audiensi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai. Transparansi dan keterbukaan informasi sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Al Mizan juga menyinggung tentang lambannya Pemda Sambas untuk pengecekan sampel air di laboratorium.

Kata dia, sampai saat ini masyarakat masih belum mendapat informasi resmi dari Pemda Sambas melalui instansi terkait bagaimana kondisi air yang menguning dan keruh tersebut.

“Nah, sangat disayangkan Pemda Sambas melalui instansi terkait belum sama sekali memberikan informasi resmi terkait kondisi air Sungai Sambas Besar yang tercemar itu,” katanya.***

Exit mobile version