JAMBI, borneoreview.co – Kawasan hutan konservasi kembali menjadi sasaran kepentingan pribadi. Sebanyak 60 batang bibit kelapa sawit ditemukan ditanam secara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Saifuddin, wilayah Senami, Kabupaten Batang Hari, Jambi.
Temuan ini bukan sekadar persoalan tanaman sawit yang tumbuh di kawasan terlarang. Lebih jauh, praktik tersebut menjadi indikasi adanya upaya perambahan dan alih fungsi kawasan hutan yang seharusnya dilindungi negara.
Ironisnya, keberadaan puluhan bibit sawit itu baru terungkap setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan konservasi tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan serta kemungkinan adanya keterkaitan antara aktivitas penanaman ilegal dengan kebakaran yang terjadi.
Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas kasus tersebut. Tidak hanya berhenti pada penertiban tanaman, aparat juga diminta mengungkap siapa pihak yang berada di balik praktik penanaman sawit ilegal itu.
“Tentu apa pun ceritanya, yang namanya kawasan hutan itu tidak bisa dilakukan penanaman karena itu memang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi kalau sampai melakukan pembakaran itu merugikan masyarakat,” kata Hafiz di Jambi, Selasa.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil. Termasuk menyelidiki kemungkinan keterkaitan pihak yang menanam sawit dengan insiden kebakaran hutan dan lahan beberapa waktu lalu.
Desakan tersebut patut menjadi perhatian. Sebab, jika penanganan hanya sebatas mencabut bibit sawit, persoalan utama justru berpotensi tidak tersentuh. Tanaman bisa dibongkar, tetapi aktor di balik upaya penguasaan kawasan hutan tetap bebas dan sewaktu-waktu mengulangi perbuatannya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang Hari Billy Akzaiman mengatakan, temuan puluhan bibit sawit tersebut terungkap setelah kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan konservasi.
Satgas Karhutla kemudian melakukan penertiban dengan mencabut dan memotong tanaman yang ditemukan. Total terdapat 60 batang bibit kelapa sawit yang dibongkar petugas di kawasan BOR 12 Tahura.
Billy menduga penanaman tersebut merupakan upaya oknum tidak bertanggung jawab untuk merambah dan mengalihfungsikan kawasan hutan demi kepentingan pribadi.
Pemerintah Kabupaten Batang Hari menyatakan penertiban akan menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian Tahura Senami. Pemerintah daerah juga menilai pengawasan membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi.
Namun, persoalannya tidak cukup diselesaikan melalui kegiatan penertiban sesaat. Kawasan konservasi membutuhkan pengawasan berkelanjutan, bukan sekadar respons setelah terjadi kebakaran atau ditemukan tanaman ilegal.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana puluhan bibit sawit tersebut bisa masuk dan ditanam di kawasan hutan konservasi. Apakah ada pembiaran? Apakah pengawasan selama ini berjalan efektif? Dan siapa yang harus bertanggung jawab?
Jika praktik semacam ini dibiarkan tanpa pengusutan menyeluruh, kawasan hutan konservasi berisiko berubah menjadi ladang kepentingan segelintir orang.
Karena itu, aparat penegak hukum harus bergerak lebih jauh dari sekadar mengamankan lokasi dan membongkar tanaman. Telusuri pemilik bibit, pihak yang memerintahkan penanaman, kemungkinan jaringan perambahan, serta dugaan keterkaitannya dengan kebakaran hutan.
Jangan sampai negara hanya tegas mencabut 60 batang sawit, tetapi tidak berdaya mengungkap siapa yang mencoba menguasai kawasan hutan.***
