KATINGAN, borneoreview.co – Debu dan dering. Matahari di Kalimantan Tengah sore itu bukan lagi benda langit, melainkan tungku raksasa.
Menyalai punggung, mengeringkan sungai, serta memantul kecemerlangan pucuk pada serpihan batu terkelupas.
Di dalam kawah raksasa buatan manusia itu, ratusan siluet tubuh bergerak laksana semut di atas kue bolu cokelat terus dikeruk.
Inilah panggungnya Hutan Tanam Industri (HTI) di Desa Hampalam, Kecamatan Tewang Selang Garing, Kabupaten Katingan.
Panggung di mana drama antara hidup serta larangan dipentaskan setiap hari. Sebuah video viral membuka tabirnya, menampilkan bukan sekadar lubang tambang, melainkan luka terbuka dilema negeri.
Lumpur Lapindo Penghidupan
“Di sini kami cari nafkah. Di sini pula kami dikata perusak.” Suara itu menggumpal dari balik layar.
Mengutip satu kalimat penghuni video viral bertajuk “Situasi Tambang Emas Kawasan Hutan Tanaman Industri”.
Kata-kata singkat padat, namun menggendong beban berabad: kemelut klasik manusia versus aturan.
Bagi para penambang tradisional di Hampalam, tanah dikeruk bukan demi emas semata, tetapi demi sesuap nasi, sekarung beras, biaya sekolah anak, harapan akan besok yang sedikit lebih terang.
Lapangan kerja resmi bagai kabut di musim kemarau, menguap sebelum terlihat. Maka, lombong-lombong liar ini menjelma nadi perekonomian warga.
Seorang penambang, dengan wajah coreng moreng lumpur serta mata lelah bercahaya, berucap lugas dalam video, “Ini bukan kerja. Ini jihad menyambung hidup.”
Kutipan itu bukan metafora. Ia kenyataan sehari-hari. Aktivitas dimulai subuh, sebelum panas membakar.
Pria, wanita, bahkan tangan-tangan remaja, bekerja dalam sistem bagi hasil primitif namun bertahan.
Mereka memilah, mendulang, mengolah tanah dengan peralatan seadanya. Emas hasil olahan kemudian dibeli tengkulak dengan harga jauh di bawah pasaran.
Siklus itu berputar, mengikat mereka dalam rantai kemiskinan abadi, meski di atas tanah yang konon mengandung kekayaan tak terhingga.
Irisan Tangisan Bumi
Namun, panggung sandiwara ini memiliki pihak lain yang tak bersuara alam. Kawasan HTI, yang sejatinya ditanam untuk memulihkan hutan produksi, berubah wajah jadi bulan.
Lanskap gersang, penuh kolam-kolam beracun sianida serta merkuri. Alur sungai berbelok paksa, teracuni limbah.
Flora serta fauna, penyangga ekosistem Kalimantan, menghilang perlahan. Kerusakan bentang alam itu nyata, menganga, serta tak terbantahkan.
Setiap gram emas yang naik ke permukaan, dibayar dengan kerusakan permanen pada tanah, air, serta udara.
Inilah sisi paradoks paling pedas: upaya bertahan hidup justru menggerus pondasi hidup itu sendiri. Para penambang sebenarnya tahu. Dalam diam, mereka paham.
Seorang lelaki separuh baya bercerita, suaranya mendayu penuh penyesalan tersamar, “Dulu, kami bisa minum air sungai depan rumah. Jernih. Sekarang?
Untuk mandi saja gatal-gatal.” Kesadaran akan risiko lingkungan hidup itu ada, mengendap dalam benak.
Namun, ia juga bertempur dengan realitas lain yang sangat lebih menggentarkan dera ekonomi.
Tekanan memaksa mereka bertahan, mengubur kekhawatiran ekologis demi kebutuhan perut berbunyi lebih keras.
Mereka terjepit pada posisi serba salah antara menjadi pahlawan keluarga atau terdakwa perusak lingkungan.
Pemeran Utama yang Absen
Lalu, dimana negara dalam drama rumit ini? Larangan beraktivitas di kawasan hutan kerap disampaikan.
Operasi penertiban sesekali digelar. Namun, solusi alternatif bagai hantu, kerap dibicarakan namun tak pernah benar-benar hadir.
Tanpa terobosan berarti dari pemerintah daerah maupun pusat, larangan semata cuma memindahkan masalah.
Bukan menyelesaikan. Penambang akan mencari titik lain, atau berhenti sejenak lalu kembali saat pengawasan lengah.
Akar persoalan keterbatasan lapangan kerja serta kemiskinan struktural tetap tak tersentuh.
Inilah tragedi sesungguhnya. Pemerintah hadir sebagai pihak yang melarang, bukan sebagai fasilitator pencarian jalan keluar.
Imbasnya bisa ditebak larangan berpotensi memicu persoalan sosial baru. Bukan hanya kerusakan ekologi, melainkan juga gejolak sosial.
Ketika satu-satunya sumber penghasilan diputus tanpa pengganti muncul ialah kemarahan, keputusasaan, serta ancaman nyata kelaparan.
Kemiskinan nyata di tengah rakyat, justru akan makin menjadi-jadi. Sebuah pilihan palsu diciptakan biarkan alam rusak atau biarkan manusia menderita.
Cahaya di Lubang Gelap
Cerita di Hampalam ialah cerita tentang bayangan. Bayangan emas, bayangan hutan, serta bayangan kesejahteraan.
Video viral itu cuma pengantar. Ia membuka pintu pada ruang lebih besar ruang kebijakan buta, pembangunan timpang, serta kemanusiaan tercabik antara kebutuhan hari ini serta tanggung jawab esok.
Para penambang, dengan segala kesalahan cara mereka, sebenarnya meminta satu hal sederhana keberpihakan.
Mereka tak meminta izin merusak, melainkan meminta alternatif. Membuka tambang tanpa izin jelas pelanggaran.
Namun, memaksa rakyat memilih antara lingkungan hidup serta hidup mereka sendiri ialah bentuk pelanggaran lebih halus.
Solusinya bukan hitam putih. Butuh pendekatan humanis serta komprehensif. Reklamasi lahan bekas tambang sambil membuka lapangan kerja berkelanjutan.
Pendidikan serta pelatihan keterampilan baru. Pengakuan atas jerih payah mereka dengan skema transisi adil.
Ingat dan catat, negara harus hadir bukan dengan pentungan, melainkan dengan peta jalan keluar.
Malam turun di Katingan. Suara mesin pompa air mereda. Para penambang pulang, membawa debu emas serta keraguan.
Bumi yang terluka beristirahat sejenak. Esok, drama absurd ini mungkin berulang-ulang tanpa karuan jelas.
Atau, mungkin saja, ada cahaya di ujung lorong gelap itu. Cahaya kebijakan berani, berpihak pada rakyat sekaligus bumi.
Sampai saat itu tiba, kisah emas serta air mata di Hampalam akan tetap menjadi mimpi paling getir tentang negeri yang kaya.
Namun kerap lupa pada anak-anak kandungnya sendiri. Maka, solusi alternatif berkelanjutan dari pemerintah, transisi adil bagi penambang.***
