JAKARTA, borneoreview.co – Langit industri nikel Indonesia mendadak mendung. Di tengah ambisi besar menjadi raja baterai dunia, sebuah ironi menganga lebar.
Smelter dalam negeri kelaparan bijih, sementara pemerintah justru membuka keran impor dari Filipina. Sebuah adegan absurd di negeri yang mengaku kaya raya akan sumber daya alam.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno, membeberkan hitung-hitungan bikin dahi berkerut.
Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun ini, pemerintah mematok kuota produksi bijih nikel nasional di angka 260 juta ton.
Bunyi angka itu megah. Namun, saat berhadapan dengan kebutuhan nyata industri pengolahan dalam negeri, angka itu mendadak loyo.
Total kebutuhan smelter mencapai 310 juta ton. Artinya, ada lubang kekurangan pasokan sebesar 50 juta ton yang menganga di negeri sendiri.
“Kan ada peluang tadi, revisi. Kalau kemungkinan ada revisi yes, ada. Wong kan regulasinya ada. Nah itu nanti disesuaikan,” kata Tri Winarno.
Pintu Impor Lebar
Lantas, bagaimana cara menambal lubang kelaparan itu? Jawabannya cukup menohok perkara impor.
Di tengah gencarnya narasi hilirisasi dan penguasaan cadangan strategis, pemerintah justru melirik bijih dari negara tetangga untuk menghidupkan tungku smelter milik sendiri.
“310 (juta ton). Ya kemungkinan impor. (Dari) Filipina. Ya perlulah pasti (izin impor). Tapi selama ini kan sudah ada kan. Impor kan selalu ada. Sekitar 15-20 (juta ton),” jelas Tri Winarno berdalih alasan.
Pernyataan itu sontak mengundang tanya. Selama ini publik dipapahi doktrin bahwa nikel adalah nyawa masa depan.
Smelter dibangun di mana-mana dengan gegap gempita. Tapi kini, di saat beroperasi, bahan bakunya malah didatangkan dari luar.
Apakah ini bentuk nyata dari komitmen membangun kemandirian industri? Atau jangan-jangan, ada skenario lain yang membuat bijih dalam negeri lebih laku dijual ke luar ketimbang mengisi perut smelter sendiri?
Ngerem demi Generasi Hayati
Pemerintah bukannya tanpa alasan. Di balik kebijakan pembatasan ini, ada kekhawatiran tentang masa depan.
Tri Winarno mengeklaim, cadangan nikel nasional saat ini tersisa sekitar 5 miliar ton. Jika dieksploitasi tanpa kendali, habis dalam waktu singkat.
“Kalau terus-terusan terus habis itu kita ibaratnya dikuras terus-terusan kita nggak sampai 20 tahun habis. Selesai. Nah ini sambil mencari cadangan baru, kita juga ngerem,” kata Tri Winarno.
Logikanya, ngerem produksi agar cadangan tidak ludes. Namun, di saat yang sama, smelter yang sudah berdiri kokoh butuh pasokan.
Jika pasokan dijatah ketat, otomatis mesin produksi bisa tersendat. Lalu, impor menjadi solusi darurat.
Ironinya, bijih nikel Filipina dan bijih nikel Indonesia punya karakteristik berbeda. Smelter dirancang dengan spesifikasi tertentu.
Apakah mencampur bijih impor dengan bijih lokal akan menurunkan kualitas produk akhir? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban pasti.
Miris Negeri Kaya
Di sini kita menemukan absurditas kelas kakap. Negeri yang menggebuk dada sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia, tiba-tiba mengimpor bijih dari negara yang cadangannya jauh lebih kecil.
Filipina memang produsen, tapi Indonesia adalah gudangnya. Kebijakan ini seperti orang kaya raya yang punya lumbung padi penuh, tapi memilih membeli beras dari tetangga karena takut persediaan padinya habis.
Sementara di dapur, keluarga sendiri sudah menyalakan kompor dan menunggu nasi matang tiap saat.
Pemerintah menyebut opsi revisi RKAB di semester kedua masih terbuka. Artinya, jika keadaan benar-benar genting, kuota 260 juta ton itu bisa ditambah.
Namun, mengapa sejak awal tidak dihitung lebih cermat agar kebutuhan industri terpenuhi tanpa harus bergantung pada pasokan asing?
Lapar Hari Ini
Pertaruhannya kini terletak pada pilihan antara menjaga cadangan untuk masa depan atau memenuhi kebutuhan industri hari ini. Pemerintah memilih jalan tengah yang sedikit memalukan, impor.
Namun, langkah ini bisa jadi tamparan bagi konsep hilirisasi itu sendiri. Jika smelter Indonesia bergantung pada bijih asing.
Lalu apa gunanya membatasi ekspor bijih mentah selama ini? Bukankah tujuannya agar seluruh bijih diolah di dalam negeri?
Rakyat Indonesia berharap ini hanyalah salah urus sementara. Bahwa hitung-hitungan RKAB hanya salah hitung yang bisa diperbaiki di semester kedua.
Tapi rakyat yang mendengar kabar ini hanya bisa geleng-geleng kepala. Di negeri yang tanahnya merah oleh nikel, smelternya justru meminta suplai dari seberang lautan.
Cerita ini masih panjang. Apakah Filipina akan menjadi penyelamat industri nikel NKRI?
Ataukah revisi RKAB nanti akan menjadi jalan keluar yang paling masuk akal? Yang jelas, di tengah gemuruh industri, ada ironi yang menari-nari.
Nikel Indonesia, untuk masa depan. Tapi, untuk hari ini, negara makmur musti beli dulu punya tetangga.***
