JAKARTA, borneoreview.co – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia “jauh dari krisis” dinilai tidak sepenuhnya keliru. Namun, menurut Hamdi Putra dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER), optimisme berbasis indikator makro justru berpotensi menutupi persoalan yang lebih dalam di tingkat masyarakat.
Di atas kertas, kinerja ekonomi Indonesia memang terlihat solid. Pertumbuhan ekonomi pada 2026 masih berada di kisaran 5 persen, bahkan diproyeksikan mencapai 5,3 persen. Inflasi relatif terkendali di rentang 2–3 persen, sementara sektor keuangan menunjukkan stabilitas dengan perbankan yang tetap kuat.
“Masalahnya, ketika semua angka terlihat baik, kita cenderung berhenti bertanya lebih dalam,” ujar Hamdi.
Ia menilai, indikator makro kerap menciptakan ilusi stabilitas, padahal realitas ekonomi masyarakat jauh lebih kompleks. Salah satu sinyal yang patut dicermati adalah perubahan pola konsumsi rumah tangga.
Konsumsi masyarakat memang masih tumbuh, namun bukan lagi didorong oleh peningkatan pendapatan, melainkan oleh ekspansi utang. Data menunjukkan kredit perbankan pada Januari 2026 tumbuh 9,96 persen secara tahunan, dengan kredit konsumsi naik 6,58 persen.
Namun lonjakan paling signifikan justru terjadi pada sektor pembiayaan yang lebih agresif. Pinjaman daring meningkat 25,52 persen dengan total outstanding mencapai Rp98,54 triliun. Sementara itu, skema buy now pay later (BNPL) tumbuh 20,15 persen menjadi Rp27,1 triliun dengan lebih dari 31 juta rekening.
“Ini bukan sekadar pertumbuhan konsumsi, tetapi pergeseran cara masyarakat bertahan hidup,” kata Hamdi.
Menurutnya, masyarakat kini cenderung “menarik” konsumsi masa depan ke hari ini melalui utang. Dalam jangka pendek, strategi ini menjaga roda ekonomi tetap bergerak. Namun dalam jangka panjang, beban finansial berisiko menumpuk dan melemahkan daya tahan rumah tangga.
Tanda-tanda kelelahan tersebut mulai terlihat pada Februari 2026, ketika pertumbuhan kredit melambat menjadi sekitar 9,37 persen secara tahunan. Perlambatan ini dinilai bukan sekadar fluktuasi teknis, melainkan sinyal melemahnya daya dorong konsumsi.
Di sisi lain, terjadi paradoks dalam data simpanan. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,48 persen menjadi Rp10.076 triliun. Namun pertumbuhan tabungan hanya 8,27 persen, lebih rendah dibanding giro dan deposito.
Kondisi ini menunjukkan likuiditas yang melimpah, tetapi tidak terdistribusi secara merata. Uang cenderung terkonsentrasi di kelompok atas, sementara kelas menengah dan bawah menghadapi tekanan likuiditas.
“Ketimpangan ini mungkin tidak terlihat dalam angka agregat, tetapi sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Fenomena lain yang menguatkan adalah lonjakan kredit investasi yang mencapai 22,38 persen, jauh melampaui pertumbuhan kredit konsumsi. Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh aktivitas korporasi dan proyek, bukan oleh konsumsi organik masyarakat.
Meski demikian, indikator stabilitas sistem keuangan masih terlihat impresif. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan berada di kisaran 25 persen, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) hanya sekitar 2,1 persen.
Namun Hamdi mengingatkan, stabilitas sistem keuangan tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
“Ini adalah kondisi divergensi—ketika makro terlihat kuat, tetapi mikro mulai rapuh,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa dalam banyak kasus, krisis ekonomi justru tidak muncul saat indikator sudah memburuk, melainkan ketika tekanan di tingkat masyarakat mencapai titik jenuh, sementara narasi kebijakan masih menyatakan kondisi aman.
Karena itu, menurutnya, pertanyaan yang lebih relevan saat ini bukan lagi apakah ekonomi Indonesia masih tumbuh, melainkan apakah pertumbuhan tersebut masih sehat.
“Jika konsumsi terus ditopang oleh utang, likuiditas hanya berputar di kelompok atas, dan daya tahan rumah tangga melemah, maka stabilitas hari ini bisa jadi hanya ilusi yang tertunda,” katanya.
Hamdi menutup dengan peringatan bahwa ekonomi tidak runtuh saat angka pertumbuhan menurun, melainkan ketika masyarakat kehilangan kemampuan untuk bertahan.
“Ketika itu terjadi, semua angka yang sebelumnya terlihat meyakinkan tidak lagi berarti apa-apa,” pungkasnya.***
