PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya mengoptimalkan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam mendorong investasi daerah, seiring meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan dan ekosistem.
“Investasi memang penting, tetapi jangan sampai merusak hutan dan lingkungan. Kita harus memastikan setiap kegiatan investasi berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan,” kata Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan di Pontianak, Minggu 26/4/2026).
Menurut Krisantus, investasi tetap menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun harus dikendalikan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Ia menegaskan, Kalimantan Barat sebagai daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang besar harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
“Kalbar tidak boleh kehilangan lebih banyak hutan. Pengelolaan yang baik harus menjadi prioritas agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan ekosistem,” tuturnya.
Krisantus juga juga menyoroti bahwa kelestarian lingkungan memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama melalui pengelolaan hasil hutan secara kreatif dan berkelanjutan.
“Hasil hutan dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat jika dikelola dengan inovatif. Jadi menjaga lingkungan justru dapat memperkuat kesejahteraan,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan dampak perubahan lingkungan yang kini semakin dirasakan, seperti meningkatnya suhu udara di perkotaan, banjir, hingga kebakaran hutan.
“Perubahan ini menjadi sinyal bahwa kita harus lebih serius dalam menjaga lingkungan. Pengelolaan yang tidak terkendali akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Kalbar juga mendorong peran aktif dunia usaha untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari aktivitas investasi.
“Setiap perusahaan wajib menjaga lingkungan dan mengendalikan dampak yang ditimbulkan. Ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam pembangunan berkelanjutan,” kata dia.
Selain menjaga kawasan hutan yang masih ada, pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pemulihan lingkungan melalui penghijauan dan penanaman kembali.
Sementara itu, Direktur Pranaya Rahmawati menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem di Kalimantan Barat sebagai daerah penyangga ekologis.
“Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan generasi muda,” katanya.
Melalui momentum Hari Bumi 2026, Pemprov Kalbar berharap kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan berkelanjutan semakin meningkat, sehingga investasi yang masuk dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak kelestarian alam.(Ant)
