PONTIANAK, borneoreview.co – Di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan pemerintah saat ini bukan hanya membuat kebijakan, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut dipahami dan dipercaya oleh masyarakat.
Sayangnya, persoalan komunikasi publik di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Tidak sedikit kebijakan pemerintah yang sebenarnya memiliki tujuan baik justru menuai penolakan karena lemahnya komunikasi kepada publik.
Pada akhirnya, masalah yang muncul bukan semata substansi kebijakan, melainkan cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat.
Fenomena ini terlihat dalam berbagai isu nasional beberapa tahun terakhir ini.
Misalnya, mulai dari polemik program bantuan pemerintah, pernyataan pejabat publik yang dinilai nirempati, hingga pernyataan-pernyataan yang inkonsisten dan sering menimbulkan kebingungan masyarakat.
Salah satu persoalan yang paling sering terjadi adalah perbedaan pernyataan antarpejabat pemerintah.
Ketika satu institusi menyampaikan informasi tertentu, institusi lain justru memberikan penjelasan yang berbeda.
Kondisi tersebut tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah di mata publik.
Padahal, pada tahun 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki komunikasi publik agar lebih komunikatif dan proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
Di era media sosial, masalah komunikasi menjadi semakin kompleks. Informasi bergerak sangat cepat, sementara klarifikasi pemerintah sering datang terlambat. Akibatnya, ruang digital lebih dahulu dipenuhi spekulasi, disinformasi, bahkan hoaks.
Ketika pemerintah gagal hadir secara cepat dan meyakinkan, publik akan mencari sumber informasi lain yang belum tentu benar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa komunikasi publik saat ini tidak lagi cukup bersifat administratif dan formal, tetapi harus konsisten, responsif, dan humanis.
Selain itu, komunikasi pemerintah di Indonesia masih sering bersifat satu arah. Pemerintah lebih banyak menyampaikan informasi dibanding mendengarkan aspirasi masyarakat. Kanal komunikasi publik memang semakin banyak tersedia, tetapi belum semuanya benar-benar menjadi ruang dialog yang efektif.
Tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwa kritik mereka diabaikan sementara respons pemerintah cenderung defensif terhadap perbedaan pendapat. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Padahal, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting dalam pemerintahan.
Pemerintah yang dipercaya akan lebih mudah menjalankan kebijakan, terutama dalam situasi krisis. Sebaliknya, ketika kepercayaan publik menurun, kebijakan yang baik sekalipun dapat menghadapi resistensi sosial.
Karena itu, pemerintah membutuhkan pendekatan komunikasi yang lebih relevan dengan karakter masyarakat digital saat ini.
Salah satu pendekatan yang dapat menjadi rekomendasi adalah Model Komunikasi CLEAR.
Model ini menekankan lima unsur utama dalam komunikasi publik, yaitu Consistent, Listening, Empathy, Acceptable, dan Responsive. Kelima unsur tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun komunikasi pemerintah yang lebih efektif dan berorientasi pada kepercayaan publik.
Unsur pertama adalah Consistent. Salah satu kelemahan komunikasi pemerintah di Indonesia adalah sering munculnya pesan yang tidak sinkron antarinstansi.
Dalam situasi krisis, inkonsistensi informasi dapat memperbesar kebingungan publik. Karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya keselarasan pesan, data, dan narasi komunikasi.
Konsistensi juga berarti adanya kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Masyarakat akan lebih percaya jika kebijakan yang disampaikan benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata.
Unsur kedua adalah Listening. Pemerintah tidak bisa lagi hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga harus menjadi pendengar yang baik.
Aspirasi masyarakat perlu dipahami secara serius, bukan sekadar menjadi formalitas dalam partisipasi publik.
Kemampuan mendengarkan juga penting dalam membaca opini masyarakat di media sosial.
Pemerintah perlu aktif melakukan social listening untuk memahami keresahan publik sejak awal sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi yang lebih besar.
Selanjutnya adalah Empathy. Salah satu kritik terhadap komunikasi pemerintah selama ini adalah penggunaan bahasa yang kurang menyentuh sisi emosional masyarakat.
Dalam situasi sulit, masyarakat ingin merasa dipahami kesulitannya, bukan sekadar diberi penjelasan teknis.
Komunikasi yang empatik menunjukkan bahwa pemerintah hadir bersama masyarakat.
Pemimpin yang mampu menunjukkan empati biasanya lebih mudah memperoleh kepercayaan publik dibanding pemimpin yang hanya mengandalkan data dan formalitas komunikasi.
Unsur berikutnya adalah acceptable, yaitu kemampuan menciptakan komunikasi yang terbuka, jelas, dan mudah diterima oleh publik.
Pemerintah perlu membangun budaya komunikasi yang mampu memberikan pemahaman dan mencerdaskan masyarakat, bukan justru menambah kebingungan melalui penggunaan diksi yang ambigu atau pernyataan yang sulit dipahami maknanya.
Karena itu, penggunaan tiga unsur utama komunikasi (3V’s) verbal, vocal, dan visual oleh juru bicara pemerintah perlu dioptimalkan.
Tujuannya, supaya pesan yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga komunikatif, bermakna, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Terakhir adalah responsive. Di era digital, kecepatan respons menjadi faktor yang sangat menentukan.
Keterlambatan memberikan penjelasan dapat membuat ruang publik dipenuhi spekulasi dan informasi yang menyesatkan.
Pemerintah harus mampu hadir secara cepat, tepat, dan solutif ketika muncul persoalan di masyarakat.
Responsivitas bukan hanya soal klarifikasi yang cepat, tetapi juga tindakan nyata yang dapat dirasakan publik.
Rekomendasi model CLEAR diharapkan mampu menempatkan komunikasi pemerintah tidak hanya sebagai aktivitas menyampaikan informasi, tetapi sebagai proses membangun hubungan sosial yang sehat antara negara dan masyarakat.
Kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji pemerintah sebagai pencitraan semata, melainkan melalui proses komunikasi yang dirasakan masyarakat secara langsung.
Di tengah meningkatnya skeptisisme publik dan derasnya arus informasi digital, pemerintah Indonesia membutuhkan pola komunikasi yang lebih empatik, konsisten dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Karena pada akhirnya, pemerintah yang dipercaya bukanlah pemerintah yang paling banyak berbicara, tetapi pemerintah yang mampu mendengarkan, memahami, dan hadir secara nyata bagi masyarakatnya.(***
*) Dr Erna Febriani, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Ketua ASPIKOM Korwil Jabodetabek, PP Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Anggota Dewan Pakar Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia
