PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan instansi terkait memperkuat sistem pengawasan kesehatan dan pelayanan kekarantinaan menjelang kepulangan 1.857 haji asal provinsi tersebut guna mencegah masuk dan menyebarnya penyakit pascapelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.
“Upaya tersebut sudah kita dibahas dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang digelar Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Pontianak bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Barat serta sejumlah pemangku kepentingan terkait,” kata Kepala BKK Kelas I Pontianak, Mokhamad Zainul Mukhorobin di Pontianak, Sabtu (13/6/2026).
Dia menegaskan dalam rapat koordinasi menjelang kepulangan jamaah haji asal Kalbar, bahwa terkait pengawasan kesehatan terhadap jamaah haji menjadi langkah penting untuk mengantisipasi risiko penyebaran penyakit menular yang berpotensi terbawa dari luar negeri.
Menurut dia, pelaksanaan ibadah haji mempertemukan jutaan orang dari berbagai negara sehingga meningkatkan potensi paparan berbagai penyakit yang perlu diantisipasi melalui sistem pengawasan kesehatan yang ketat saat kedatangan jamaah di daerah asal.
“Pengawasan kesehatan terhadap jamaah haji harus dilakukan secara maksimal untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit ke daerah,” tuturnya.
Ia menjelaskan, pelayanan kekarantinaan kesehatan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keamanan kesehatan masyarakat, khususnya pada momentum kepulangan jamaah haji yang melibatkan mobilitas internasional dalam jumlah besar.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Barat, H. Kamaludin menyampaikan bahwa jumlah haji Kalbar tahun 2026 tercatat sebanyak 1.857 orang.
Dari jumlah tersebut, tiga orang dilaporkan batal berangkat karena berbagai alasan, sementara tiga orang lainnya meninggal dunia selama proses penyelenggaraan ibadah haji.
Kamaludin menekankan pentingnya penguatan proses istithaah kesehatan atau kemampuan kesehatan calon jamaah haji sebelum keberangkatan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam meminimalkan risiko kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.
“Kita harus memberikan perhatian serius terhadap kesehatan jamaah. Satu jiwa sangat berharga,” katanya.
Ia juga meminta seluruh Dinas Kesehatan kabupaten dan kota di Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan kualitas pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji agar mereka benar-benar siap secara fisik sebelum diberangkatkan.
Dalam kesempatan tersebut, Kamaludin menyampaikan apresiasi kepada BKK Kelas I Pontianak yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, mulai dari pemeriksaan lingkungan Asrama Haji Pontianak, pemasangan jerat hama, penyemprotan disinfektan, hingga pelaksanaan fogging menjelang kepulangan jamaah.
Menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjamin keamanan dan kesehatan jamaah haji, baik sebelum keberangkatan maupun saat kembali ke daerah asal.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, RSUD dr. Soedarso, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Supadio, maskapai Lion Air, Perum Damri, pengelola Asrama Haji Kalbar, serta jajaran BKK Kelas I Pontianak.
Selain peserta yang hadir secara langsung, kegiatan juga diikuti secara daring oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat dan jajaran BKK Pontianak.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, seluruh pihak berkomitmen memastikan proses debarkasi berjalan aman serta menjamin pelayanan kesehatan dan pengawasan kekarantinaan terhadap jemaah haji dapat dilaksanakan secara optimal guna melindungi masyarakat dari potensi risiko penyakit pascakepulangan dari luar negeri.(Ant)
